Bulan: Desember 2025

Fasos Meruya Belum Tertata, Lemahnya Tata Kelola Aset DKI Dipertanyakan

oleh

SIDIKPOST| Jakarta – Lambatnya proses inventarisasi fasilitas sosial (fasos) di kawasan Meruya, Jakarta Barat, dinilai mencerminkan masih lemahnya tata kelola aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal tersebut mengemuka menyusul temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 yang menyoroti belum tertibnya pencatatan dan kejelasan lokasi sejumlah aset fasos di wilayah tersebut.

Berdasarkan LHP BPK 2024, sebagian lahan fasos di Kelurahan Meruya Selatan yang berasal dari tanah eks Badan Pelaksana Proyek Tomang (BPPT) belum sepenuhnya terinventarisasi dan tercatat sebagai barang milik daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset serta permasalahan hukum di kemudian hari.

Menanggapi temuan tersebut, Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., Pengamat Kebijakan Publik, menilai lambannya inventarisasi aset fasos menunjukkan persoalan mendasar dalam tata kelola aset daerah.
“Jika merujuk pada temuan LHP BPK 2024, lambatnya inventarisasi fasos di Meruya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya tata kelola aset daerah,” ujar Awy Eziary, 22/12.

Menurut Awy, fasos merupakan aset strategis yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun tanpa inventarisasi dan pencatatan yang tertib, aset tersebut menjadi rentan terhadap penguasaan pihak lain dan berpotensi memicu sengketa.

“Aset yang tidak jelas status dan lokasinya selalu rawan disengketakan. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk bertindak cepat dan terukur,” tegasnya.

Awy juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi pengelola aset, pemerintah kota administrasi, serta dinas teknis terkait agar penataan fasos tidak berlarut-larut.

“Masalah aset tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan koordinasi, pemetaan yang akurat, serta pengamanan administrasi dan fisik agar fasos benar-benar memberi manfaat bagi publik,” tambahnya.

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dalam LHP BPK 2024 melalui inventarisasi ulang, legalisasi, serta pemanfaatan aset fasos secara transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari dinas pengelola aset Provinsi DKI Jakarta terkait lambatnya inventarisasi fasos di kawasan Meruya.

 

Penulis : Rds

Editor : Redaksi

Ditsamapta Polda Kaltim Intensifkan Pengamanan Nataru di Seluruh Titik Strategis

oleh

SIDIKPOST| Balikpapan — Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Timur memaksimalkan pengamanan di berbagai titik strategis dalam rangka Operasi Terpusat Lilin Mahakam 2025, Minggu (21/12/2025). Pengamanan difokuskan pada tempat ibadah, objek vital, jalur transportasi, serta pusat keramaian guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar di wilayah Kalimantan Timur.

Dirsamapta Polda Kaltim Kombes Pol Agus Fajaruddin, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan dimulai sejak pukul 08.30 WITA dengan melibatkan sejumlah subsatgas serta personel back-up dari Ditsamapta Polda Kaltim. Pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis sebagai langkah preventif mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Dalam kegiatan tersebut, tiga subsatgas diterjunkan, yakni Subsatgas Pengamanan Tempat Ibadah yang menyasar Gereja Jemaat Syaloom, Gereja GMMI Filadelfia, Gereja GPIB Pniel Pelayaran, dan GPIB Maranata. Selanjutnya, Subsatgas Pengamanan Objek Vital dan Jalur Transportasi yang meliputi Pantai Markoni, Pantai BSB, serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Sementara Subsatgas Pengamanan Tempat Keramaian difokuskan di Mall Balcony, Mall Pentacity, dan Pasar Klandasan.

Setiap subsatgas diperkuat dengan 8 personel inti serta 33 personel back-up dari Ditsamapta Polda Kaltim. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel gabungan di Lapangan Ditsamapta Polda Kaltim pada pukul 08.00 WITA yang dipimpin Kasatgas Kamseltibcarlantas AKBP Bangun Isworo, S.H. Usai apel, masing-masing kasatgas memberikan arahan dan penekanan (APP) sebelum personel diberangkatkan ke lokasi tugas.

Mulai pukul 08.30 WITA, personel melaksanakan patroli dan pengamanan sesuai rencana operasi. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan dialogis, koordinasi dengan petugas setempat, serta mitigasi kerawanan di area tugas masing-masing.

Selanjutnya, pada pukul 09.00 WITA, Dirsamapta Polda Kaltim Kombes Pol Agus Fajaruddin, S.I.K., selaku Kasatgasopsda Operasi Lilin Mahakam 2025, bersama para kasatgas melakukan peninjauan ke Pos Pengamanan Pelabuhan Semayang untuk memastikan kesiapan dan efektivitas pengamanan. Peninjauan dilanjutkan ke Pos Pam Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada pukul 10.00 WITA guna memantau arus penumpang serta kesiapsiagaan personel.

Pada pukul 11.00 WITA, rombongan juga melakukan pemantauan pengamanan di Gereja Bethany Balikpapan untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang perayaan Natal.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengamanan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan kejadian menonjol di seluruh titik pengamanan, sementara arus mobilitas masyarakat, khususnya di jalur transportasi, terpantau lancar. (*)

Hadiri Rapimnas Golkar, Yance Mote Dukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Humanis di Papua

oleh

SIDIKPOST | Jakarta – Anggota DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Induk, Yance Mote, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

Rapimnas I Partai Golkar 2025 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam agenda pembangunan nasional dan penguatan ketahanan pangan serta ketahanan energi.

Yance Mote menjelaskan bahwa Rapimnas merupakan forum strategis konsolidasi organisasi Partai Golkar. Dalam forum tersebut ditegaskan kembali bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh keputusan Musyawarah Nasional (Munas) wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.
“Rapimnas ini adalah konsolidasi organisasi. Semua keputusan Munas, AD dan ART harus dijalankan secara konsisten. Di Rapimnas juga dibentuk Komisi A, B, dan C untuk membahas program strategis partai,” ujar Yance Mote.

Lebih lanjut, Yance menegaskan target besar Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029, yakni meraih kemenangan dan menambah jumlah kursi di semua tingkatan legislatif, mulai dari DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPR Kabupaten/Kota.
“Golkar harus berjaya di Pemilu 2029. Target kita jelas, penambahan kursi di semua level legislatif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yance Mote juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua, khususnya melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta gagasan pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Tanah Papua.

Menurut Yance, arah kebijakan tersebut sangat baik, terutama untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan di Papua harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan militer.

“Sebagai anak Papua, saya berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah harus membuka dialog dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbicara dari hati ke hati, bukan dengan pendekatan kekuatan militer,” ujar Yance.

Ia menegaskan bahwa investasi besar tidak boleh meminggirkan masyarakat asli Papua. Rakyat Papua, menurutnya, harus dilibatkan dan dilindungi, bukan digusur atau disingkirkan.
“Papua adalah bagian dari NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jumlah penduduk Papua sekitar 1,7 juta jiwa, bagian dari 300 juta rakyat Indonesia. Mereka harus dilindungi dan dilibatkan dalam pembangunan,” katanya.

Yance berharap pemerintah pusat dapat mengatur pembangunan di Papua secara bijak sehingga masyarakat lokal mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua, menurutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung kemajuan Indonesia di masa depan.

“Papua punya potensi besar untuk kemajuan Indonesia. Pemerintah harus mengelola dengan baik, tanpa pendekatan militer, tetapi dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan,” tutup Yance Mote.

 

Penulis : Jafaruddin

editor : Redaksi

Tujuh Komisioner KPID Bengkulu Terpilih, Amrozi Raih Nilai Tertinggi Disusul Halid Saifullah

oleh

SIDIKPOST| Bengkulu – Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu resmi menetapkan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu periode 2025–2028. Penetapan tersebut dilakukan usai seluruh peserta mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Amrozi keluar sebagai peserta dengan perolehan nilai tertinggi, yakni 756, disusul Halid Saifullah dengan nilai 755. Lima nama lain yang dinyatakan lolos masing-masing Henny Sulistiawaty (754), Muhammad Misbach (752), Herdyan Adi Kusuma (751), Rizki Valentika (750), dan Tedi Cahyono (746).

Sementara itu, peserta yang berada di peringkat kedelapan hingga ke-21 ditetapkan sebagai calon cadangan. Peringkat kedelapan ditempati Suryawan dengan nilai 724, sedangkan nilai terendah diraih Rozali Toyib dengan skor 677.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan transparan.Penilaian dilakukan oleh sembilan anggota Komisi I DPRD secara independen tanpa adanya intervensi.

“Kami berjumlah sembilan orang dalam uji kelayakan dan kepatutan, dan masing-masing memberikan penilaian secara mandiri. Tidak ada intervensi antaranggota,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, penetapan tujuh komisioner terpilih dilakukan melalui rapat pleno berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Rapat Pleno Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I dan digelar pada Kamis malam (18/12/2025).

Rapat pleno berlangsung secara terbuka, dan seluruh peserta menerima salinan hasil penilaian.
“Peserta dapat mengikuti rapat pleno dan mengetahui hasil penilaian secara langsung,” pungkasnya.

Penulis : ZM

Editor : Redaksi

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Pusat Jemput Aspirasi Daerah Bengkulu

oleh

SIDIKPOST| BENGKULU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan bahwa daerah tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam memperjuangkan pembangunan, terutama infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjemput aspirasi daerah agar pembangunan nasional benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan dalam rangkaian kunjungan silaturahmi ke Provinsi Bengkulu, Kamis–Jumat (18–19/12/2025), yang meliputi Polda Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam kunjungan itu, Sultan secara aktif menindaklanjuti aspirasi kepala daerah dengan langsung menghubungi kementerian terkait.
“Setiap aspirasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Negara harus hadir menjemput aspirasi daerah, dan DPD RI akan terus menjadi jembatan aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tegas Sultan.

Di Polda Bengkulu, Sultan mengapresiasi kinerja kepolisian yang dinilai tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjalankan program kemanusiaan dan sosial yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polda Bengkulu dalam meningkatkan profesionalisme, pendekatan humanis, serta kepercayaan publik.

Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Kepahiang, di mana Sultan menerima aspirasi serius terkait kerusakan jalan Desa Damar Kencana, Kecamatan Bermani Ilir, sepanjang kurang lebih 17 kilometer. Bupati Kepahiang Zurdi Nata menjelaskan bahwa kondisi jalan tersebut telah bertahun-tahun rusak parah dan bahkan viral karena warga harus menandu jenazah dan pasien sakit akibat tidak dapat dilalui ambulans.

Menanggapi hal itu, Sultan langsung menghubungi Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Sosial di hadapan Bupati dan tokoh masyarakat. Ia meminta percepatan perbaikan jalan serta mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang segera diterima untuk memaparkan kondisi riil di lapangan. Selain infrastruktur jalan, Sultan juga diminta membantu pembangunan Sekolah Rakyat di Kepahiang.

Sementara itu, di Kabupaten Rejang Lebong, pertemuan antara Sultan dan Bupati HM Fikri Thobari membuahkan hasil konkret. Pemerintah pusat menjadwalkan rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta pada 22 Desember 2025 untuk membahas percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar di Rejang Lebong dan Kepahiang.
Bupati Rejang Lebong menyebut respons cepat tersebut sebagai bukti komunikasi efektif antara daerah dan pusat. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian rakyat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Bupati juga memaparkan keterbatasan fiskal daerah, kebutuhan Dana Inpres Jalan Daerah 2026, kekurangan alat kesehatan di RSUD Rejang Lebong, peningkatan jumlah pasien gangguan jiwa, serta potensi besar sektor pariwisata dan pertanian. Menanggapi hal tersebut, Sultan kembali melakukan aksi nyata dengan menghubungi Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Pertanian, dan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, yang menyatakan kesiapan mendukung Rejang Lebong sesuai kewenangan masing-masing.

Rangkaian kunjungan Ketua DPD RI di Bengkulu ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban.

Penulis : ZM

Editor : Redaksi

BPTD Bengkulu Siagakan Posko Nataru 24 Jam di Simpang Nangka, Gratis Snack hingga Charger Ponsel

oleh

SIDIKPOST| BENGKULU – Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diprediksi memicu lonjakan arus penumpang di Bengkulu. Mengantisipasi hal tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu menyiagakan Posko Layanan Terpadu Nataru di Terminal Tipe A (TTA) Simpang Nangka mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Posko ini hadir sebagai tempat singgah aman dan nyaman bagi pemudik maupun penumpang transit yang melintasi Bengkulu. Seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis selama 24 jam.

Kepala BPTD Kelas III Bengkulu, Dinda, S.E., melalui Pengawas Satuan Pelaksana TTA Simpang Nangka, Edi Azhari, S.H., M.M., mengatakan posko Nataru disiapkan untuk memastikan perjalanan masyarakat tetap lancar dan selama libur panjang.

“Posko ini kami buka untuk mendukung kenyamanan pemudik yang singgah dan beristirahat. Seluruh fasilitas tersedia gratis dan petugas selalu siaga,” ujar Edi, Sabtu (20/12/2025).

Beragam fasilitas disediakan, mulai dari tempat ibadah, 16 unit toilet, layanan kesehatan, snack gratis, hingga 24 titik pengisian daya ponsel. Posko juga dilengkapi area istirahat yang nyaman bagi penumpang yang menunggu jadwal keberangkatan.

Tak hanya itu, petugas posko siap membantu penumpang kapan pun dibutuhkan. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang tersedia demi keselamatan dan kelancaran perjalanan,” tambah Edi.

Selain di Simpang Nangka, BPTD Kelas III Bengkulu juga mendirikan Posko Angkutan Nataru di sejumlah titik strategis lainnya, yakni Terminal Tipe A Air Sebakul, Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai, serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Padang Ulak Tanding.

Seluruh posko dijaga oleh petugas gabungan yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan Jasa Raharja. Selain pengawasan lalu lintas dan moda transportasi, masyarakat juga dapat menikmati layanan tambahan berupa makanan ringan, minuman, serta fasilitas televisi yang menampilkan Terminal Online System untuk memantau pergerakan penumpang secara real time.

Melalui kehadiran posko Nataru ini, BPTD Kelas III Bengkulu berharap pelayanan transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Penulis : ZM

Editor : Redaksi

Diduga Tanpa PBG dan Disegel Sudin Citata, Proyek Baja Raksasa di Jakarta Barat Terus Dikerjakan

oleh

SIDIKPOST| JAKARTA — Aktivitas pembangunan sebuah bangunan berstruktur baja berukuran besar di Jalan Daan Mogot KM 11 No. 38, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terus berlangsung meski telah dinyatakan melanggar ketentuan dan dikenai sanksi penghentian tetap oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pantauan di lokasi menunjukkan, bangunan tersebut tetap dikerjakan meski telah dipasangi spanduk merah bertuliskan “Bangunan Ini Dikenakan Penghentian Tetap (Disegel)” oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Barat. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas penegakan aturan di lapangan.

Bangunan tersebut diketahui tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam regulasi tersebut, Pasal 24 mewajibkan setiap penyelenggaraan bangunan gedung memiliki persetujuan, sementara Pasal 40 mengatur sanksi administratif bagi bangunan yang berdiri tanpa izin.

Namun hingga Selasa (20/12/2025), kegiatan pembangunan tetap berjalan seolah tidak pernah ada peringatan maupun penyegelan dari otoritas berwenang.

Kondisi ini menuai keprihatinan masyarakat dan sejumlah kalangan pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai fenomena tersebut mencerminkan lemahnya aparatur penegak peraturan daerah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Aparatur dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran, sehingga sanksi administratif kerap diabaikan oleh pelaku usaha maupun pengembang.

Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Penegakan Hukum dan Keadilan (LSM PPHK) Provinsi DKI Jakarta, Bung Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., menyebut situasi ini sebagai cerminan persoalan yang telah mengakar di tingkat aparatur wilayah.

“Pelanggaran seperti ini seolah sudah menjadi budaya. Peringatan dan sanksi tidak lagi diindahkan oleh pelaku pelanggaran karena aparatur tidak tegas. Akibatnya, aturan dianggap remeh,” ujar Awy, Sabtu (20/12).

Menurut Awy, kontrol sosial dari masyarakat selama ini tidak mendapatkan respons yang memadai. Ia mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali menyampaikan masukan dan laporan, termasuk melalui aplikasi pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta, JAKI, namun hasilnya dinilai tidak menyentuh substansi persoalan.

“Sejak terbitnya SP1, SP2, hingga SP3, aparatur seakan menutup mata dan telinga. Laporan resmi kami hanya berakhir di atas kertas, tanpa tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, LSM PPHK berencana menempuh langkah lanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Awy menyatakan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta guna mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk potensi kerugian retribusi daerah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jika dibiarkan, birokrasi di Jakarta Barat akan semakin rusak. Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan resmi dan berkoordinasi dengan Kejati DKI Jakarta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menyoroti dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pengembang maupun oknum aparatur yang diduga menyalahgunakan kewenangan. “Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan jika Jakarta Barat ingin maju dan bersih dari korupsi,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sudin Citata Jakarta Barat, Satuan Pelaksana Citata Kecamatan Cengkareng, maupun pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terkait kelanjutan penindakan terhadap proyek bangunan tersebut.

Penulis : Rds

Editor : Redaksi

Kapolres Kukar Pastikan Kesiapan Pos Ops Lilin Mahakam 2025 Jelang Nataru

oleh

SIDIKPOST| Kukar — Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar), AKBP Khairul Basyar, memimpin langsung kegiatan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) di Jalan Maduningrat dan Pos Terpadu di kawasan Titik Nol Tenggarong, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin Mahakam 2025 menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama unsur terkait, di antaranya TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta instansi pendukung lainnya. Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pola pengamanan agar seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kukar meninjau langsung kelengkapan administrasi pos, kesiapan personel jaga, kendaraan operasional, sarana komunikasi, hingga kesiapan pelayanan kesehatan dan pengaturan arus lalu lintas. Ia juga memberikan arahan kepada seluruh personel agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjaga profesionalisme, serta mengedepankan pelayanan yang humanis.

“Operasi Lilin Mahakam 2025 merupakan operasi kemanusiaan. Kehadiran personel di lapangan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi keamanan, kelancaran lalu lintas, maupun pelayanan informasi,” tegas AKBP Khairul Basyar.

Selain itu, Kapolres Kukar menekankan pentingnya sinergi dan soliditas lintas sektoral dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada titik-titik rawan kepadatan arus lalu lintas dan pusat aktivitas masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru.

Dengan dilaksanakannya pengecekan ini, diharapkan seluruh Pos Pengamanan dan Pos Terpadu Ops Lilin Mahakam 2025 di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara dapat berfungsi secara optimal, sehingga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif selama rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

(*)

Polres Kukar Peringati Hari Bela Negara ke-77, Perkuat Komitmen Jaga Keutuhan NKRI

oleh

SIDIKPOST| Kukar — Suasana khidmat dan sarat semangat nasionalisme mewarnai halaman Markas Komando Polres Kutai Kartanegara, Jumat (19/12/2025) pagi. Jajaran Polres Kukar menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 dengan mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”.

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut dipimpin oleh Kabag SDM Polres Kutai Kartanegara, Kompol Zainal Arifin, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Polres Kukar, perwira, bintara, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polres Kutai Kartanegara.

Turut hadir dalam upacara tersebut Kabag Ren Polres Kukar AKP Rihard Nixon Hernando L. Toruan, Kasiwas Polres Kukar AKP Edy Heriyanto, Kasat Tahti Iptu Agus Subroto, Ka SPKT Iptu Munasir, para kasat dan kasi, serta sejumlah pleton dari fungsi Satlantas, Samapta, Intelkam, Reskrim, staf gabungan, dan ASN.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan penuh makna, diawali dengan menyanyikan Mars Bela Negara, mengheningkan cipta, pembacaan Ikrar Bela Negara, hingga penyampaian amanat Inspektur Upacara yang membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan pentingnya meneguhkan kembali komitmen bela negara sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amanat Presiden RI juga menekankan bahwa Hari Bela Negara bukan hanya mengenang sejarah berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948, tetapi juga menjadi pengingat ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional, seperti perang siber, radikalisme, bencana alam, hingga disinformasi.

Selain itu, disampaikan pula peran historis Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai daerah penopang eksistensi Republik Indonesia pada masa krisis. Semangat persatuan dan pengorbanan dari daerah tersebut dinilai sebagai teladan nilai bela negara yang tetap relevan hingga saat ini.

Momentum peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini diharapkan menjadi refleksi bersama bahwa cinta tanah air harus diwujudkan melalui aksi nyata, mulai dari menjaga persatuan, membantu sesama, hingga berkontribusi positif sesuai peran masing-masing demi kemajuan bangsa.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa dan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 08.00 WITA dalam keadaan aman dan kondusif, meninggalkan pesan kuat tentang semangat pengabdian dan kesiapsiagaan jajaran Polres Kutai Kartanegara dalam menghadapi tantangan zaman. (*)

Satpolairud Polres Kukar Pimpin Operasi SAR Nelayan Hilang di Perairan Sepatin

oleh

SIDIKPOST| Kukar — Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Kutai Kartanegara kembali menunjukkan peran kemanusiaannya dengan memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) terhadap seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam di perairan Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (18/12/2025).

Pencarian hari pertama dimulai sejak pukul 10.00 WITA hingga 17.00 WITA dan dipusatkan di kawasan Perairan Tanjung Sekian RT 003 Dusun 1 Desa Sepatin. Operasi SAR dipimpin oleh IPDA Rio Hedy Wiyatma bersama personel Satpolairud Polres Kukar, yakni Bripka Andrie Putra Fajar, Bripka Feky Febrianto, dan Brigadir Angga Setiawan.

Dalam pelaksanaannya, Satpolairud Polres Kukar melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur terkait, di antaranya Polsek Anggana, Pemerintah Desa Sepatin, BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, PT Pertamina Hulu Mahakam, serta relawan dan masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kekuatan utama dalam memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi.

Proses pencarian dilakukan secara terorganisir dengan mengutamakan keselamatan personel. Tim SAR dibagi ke dalam beberapa kelompok dan dilengkapi peralatan keselamatan seperti pelampung dan alat penerangan, serta memperhatikan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. Mengingat lokasi pencarian merupakan perairan terbuka dan area tambak yang dikenal sebagai habitat buaya, pencarian dihentikan sementara saat memasuki malam hari demi menghindari risiko yang membahayakan.

Korban diketahui merupakan seorang nelayan asal Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Hingga pencarian hari pertama berakhir, korban belum ditemukan dan rencana pencarian akan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya dengan cakupan area yang diperluas.

Aksi kemanusiaan yang dilakukan Satpolairud Polres Kutai Kartanegara ini menegaskan kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan penolong masyarakat dalam situasi darurat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali, sementara keluarga korban serta warga setempat terus mendapatkan pendampingan dan dukungan moril dari petugas dan unsur terkait. (*)

Kasus Pembunuhan di Parkiran Lotte Mart Pasar Rebo Masuk Tahap Penuntutan, 15 Terdakwa Diserahkan ke Kejari Jaktim

oleh

SIDIKPOST| JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur secara resmi menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan/atau perampasan kemerdekaan orang lain yang terjadi di area parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Ruang Tahap II Kejari Jakarta Timur. Penyerahan dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Jakarta Timur terhadap 15 (lima belas) orang tersangka yang seluruhnya berstatus terdakwa dengan inisial C alias K, dkk.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan, penculikan, dan perampasan kemerdekaan orang lain yang terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Jalan TB Simatupang, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Dalam rilis resminya, Kejari Jakarta Timur mengungkapkan bahwa masing-masing terdakwa diduga memiliki peran berbeda-beda sehingga dijerat dengan pasal yang berlapis. Terdakwa utama C alias K diduga melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alternatif dakwaan Pasal 338 KUHP, Pasal 328 KUHP, atau Pasal 333 ayat (3) KUHP.

Sementara itu, sejumlah terdakwa lain seperti DH, AAM, RAH, AT, EWB, JRS, YJP, EW, dan UM juga dijerat dengan pasal serupa yang mengatur tentang turut serta melakukan pembunuhan berencana, pembunuhan, penculikan, maupun perampasan kemerdekaan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340, Pasal 338, Pasal 328, dan Pasal 333 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun terdakwa lain seperti DSD, AS, EWH, AW, dan RS diduga berperan sebagai pihak yang membantu terjadinya tindak pidana, sehingga dikenakan pasal dengan jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang mengatur tentang perbuatan membantu melakukan kejahatan.

Sebagai tindak lanjut Tahap II, seluruh terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Penahanan dilakukan guna kepentingan penuntutan serta menjamin kelancaran proses hukum selanjutnya.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menegaskan bahwa setelah Tahap II ini, Penuntut Umum akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Press release ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

 

Penulis : Jafaruddin

Editor ; Redaksi

Grab Indonesia datangi Polres Metro Tangerang Kota berikan apresiasi dalam penegakan hukum

oleh

SIDIKPOST| Kota Tangerang –  Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si., menerima Certificate of Appreciation dari Grab Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas komitmen, dedikasi, serta kolaborasi dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (18/12/2025).

Pemberian apresiasi tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Metro Tangerang Kota dan diserahkan langsung oleh Nawa Pamungkas selaku Head of Public Affairs for Police Military Intelligence Grab Indonesia, karena beberapa hari lalu Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dalam waktu yang singkat telah berhasil mengungkap kasus penumpang taksi online, Kegiatan ini menjadi wujud sinergitas antara Polri dan mitra strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kota Tangerang.

Dalam sertifikat penghargaan tersebut, Grab Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama yang telah terjalin, terutama dalam mendukung keselamatan publik, ketertiban, serta perlindungan masyarakat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Kapolres Metro Tangerang Kota menyambut baik penghargaan tersebut dan menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dan pihak swasta merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ke depan, Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektoral demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga, untuk mempermudah dan mempercepat kehadiran Polisi Kapolres menghimbau agar masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center bebas Pulsa di 110.

Kegiatan penyerahan apresiasi ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kemitraan serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Penulis : Anton Teef

Editor : Redaksi