Bulan: November 2025

SIDIKPOST| Bogor — Vinus Muda bersama Kesbangpol Kabupaten Bogor menggelar pendidikan politik bertajuk Youth Political Movement, sebuah forum penguatan kapasitas pemuda untuk membaca persoalan sosial, politik, dan pembangunan daerah secara mendalam. Kegiatan yang digelar di Kabupaten Bogor ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai kecamatan.

Forum ini dirancang untuk membangun kesadaran politik pemuda yang matang dan berbasis solusi. Tidak hanya berdiskusi, peserta juga dilibatkan dalam pelatihan membaca persoalan daerah secara sistematis. Untuk memudahkan pemetaan isu, peserta dibagi ke dalam empat zona berdasarkan karakteristik wilayah.

Zona I berisi wilayah agraris seperti Parung Panjang, Tenjo, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya, Leuwisadeng, Leuwiliang, Pamijahan, dan Cibungbulang. Zona II mencakup wilayah penyangga perkotaan seperti Ciampea, Bojonggede, Sukaraja, Rumpin, Rancabungur, Ciseeng, Gunungsindur, Kemang, Parung, dan Tajur Halang. Zona III meliputi kawasan agraris–perbukitan seperti Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Dramaga, dan Tenjolaya. Sedangkan Zona IV mencakup kawasan administratif dan industri, yakni Cibinong, Babakan Madang, Citeureup, Klapanunggal, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu.

Melalui zonasi ini, peserta memetakan persoalan berdasarkan pendekatan struktural, kultural, dan personal. Mereka kemudian merumuskan solusi kolaboratif yang dapat diterapkan dalam gerakan sosial, advokasi pemuda, dan program komunitas skala kecil.

Founder Vinus Muda, Chikal Akmalul Fauzi, menegaskan bahwa pendidikan politik pemuda harus berangkat dari pengalaman langsung memahami persoalan daerah. “Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada teori. Pemuda harus punya nalar kritis dan keberanian menyuarakan solusi,” ujarnya.

Co-Founder Vinus Muda, Muhammad Diva Mu’zizat, menjelaskan bahwa forum ini dibangun sebagai ruang aman bagi pemuda untuk belajar politik tanpa polarisasi. “Dengan membaca akar persoalan, mereka bisa menyusun gagasan yang layak diperjuangkan,” katanya. Menurutnya, proses ini juga membentuk generasi muda yang analitis, empatik, dan inklusif.

Salah satu peserta dari Zona II mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai kondisi Bogor. “Setiap zona punya masalah khas, tetapi saling berkaitan. Ini membuat kami sadar bahwa pemuda harus berpikir terukur agar kontribusinya berdampak,” ucapnya.

Youth Political Movement diharapkan menjadi pondasi lahirnya generasi muda Bogor yang siap menghadapi tantangan sosial dan pembangunan daerah. Vinus Muda menegaskan bahwa pemuda harus muncul sebagai aktor perubahan, bukan sekadar pendukung kegiatan, tetapi penyuara solusi nyata bagi masa depan Kabupaten Bogor.

Penulis : Asri Pratiwi Anggara

Editor : Redaksi

SIDIKPOST | Jakarta — Perdebatan mengenai konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengemuka setelah keluarnya Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 yang membatalkan sebagian Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Putusan ini menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagai inkonstitusional.

Namun, di sisi lain, MK mengeluarkan Putusan No. 147/PUU-XXIII/2025 yang menolak perkara serupa tanpa mempertimbangkan substansi norma yang sama.

Inkonsistensi tersebut menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk praktisi kebijakan publik sekaligus Direktur LBH SMSI, Assoc. Prof. Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H. Menurutnya, perbedaan pendekatan antara kedua putusan itu menyisakan ketidakpastian hukum, terutama terkait penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil.

“Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi penjaga kepastian hukum. Namun ketika dua putusan dengan objek norma yang sama menghasilkan pertimbangan berbeda, publik tentu mempertanyakan standar konstitusional apa yang sebenarnya digunakan,” ujar Dhoni Martien dalam keterangannya.

 

Dhoni menjelaskan bahwa Putusan 114/2025 justru dinilai membuka celah penafsiran baru terkait penugasan anggota Polri ke jabatan sipil. Sementara Putusan 147/2025 sama sekali tidak memasuki pemeriksaan materiil, sehingga tidak memberi arah yang jelas.

“Dalam putusan 114, MK membatalkan sebagian penjelasan pasal namun tetap memberi ruang bagi penugasan tertentu. Lalu dalam putusan 147, MK memilih tidak memeriksa substansi norma. Ini menunjukkan standar uji yang tidak seragam, dan hal inilah yang mengganggu konsistensi yurisprudensi,” tambahnya.

 

Menurutnya, MK seharusnya menjaga harmonisasi putusan agar tidak menimbulkan tafsir liar di tingkat eksekutif, terutama terkait jabatan yang bersentuhan dengan sistem merit ASN. Ketidakpastian norma berpotensi merusak prinsip profesionalisme aparatur sipil negara.

Dhoni Martien juga menilai bahwa inkonsistensi tersebut berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan.

“Jika MK tidak konsisten, maka pejabat pembina kepegawaian, kementerian, dan lembaga bisa salah membaca batas konstitusional dalam menempatkan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Dampaknya bukan hanya pada ASN, tapi pada supremasi sipil itu sendiri,” tegasnya.

 

Pada akhir pernyataannya, Dhoni meminta MK untuk merumuskan parameter uji yang seragam, terutama untuk perkara-perkara yang melibatkan konflik norma antara UU Polri, UU ASN, dan TAP MPR.

“Kita membutuhkan standar baku. MK harus memastikan bahwa setiap putusan yang menyangkut desain kelembagaan negara dikeluarkan berdasarkan parameter yang sama, bukan pendekatan kasus per kasus,” pungkasnya.

publik berharap MK dapat memberikan penjelasan agar kepercayaan terhadap lembaga penjaga konstitusi tetap terjaga. 

 

Penulis : Rds

Editor : Redkasi