SIDIKPOST | Jakarta, Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), secara langsung memimpin sidang tahap pertama pengumuman hasil tes kesehatan, administrasi, psikologi, mental, dan ideologi untuk calon taruna (catar) Akpol tahun 2023 pada Sabtu (15/7/2023).
Hasil sidang tahap pertama ini menunjukkan bahwa tujuh peserta catar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Ketujuh catar tersebut dipulangkan.
Irjen Dedi menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan psikologi dilakukan pada siang hari tersebut. Sebanyak 440 catar mengikuti sidang, terdiri dari 385 pria dan 55 wanita.
“Dari hasil sidang, lima catar tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan, satu catar tidak memenuhi syarat pemeriksaan psikologi, dan satu catar tidak memenuhi syarat pemeriksaan mental kepribadian,” jelas Dedi.
Saat ini, tersisa 433 catar yang akan melanjutkan ke tahap tes akademik, jasmani, dan penampilan. Hasil tes tersebut akan diumumkan pada tanggal 24 Juli mendatang.
Irjen Dedi Prasetyo, As SDM Polri, memberikan pesan kepada catar yang pulang agar tidak merasa bahwa perjuangan mereka menjadi taruna Akpol sia-sia. Dedi menekankan bahwa kegagalan pada tahap ini bukanlah akhir dari segalanya.
“Terimalah dengan ikhlas dan lapang dada. Jangan pernah putus asa dan merasa bahwa segalanya sia-sia. Jadikan ini sebagai pengalaman berharga dan motivasi untuk menjadi lebih baik di masa depan,” kata Dedi dalam keterangan tertulis pada Sabtu (15/7/2023).
Dedi menjelaskan bahwa penerimaan calon taruna Akpol tahun ini didasarkan pada prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), serta clean and clear. Pihak SDM Polri juga melibatkan banyak pengawas eksternal dari luar Polri, seperti Kemendikbud Ristek, IDI, Himpsi, LSM, dan media massa.
“Pelaksanaan Seleksi Taruna dan Taruni Akpol Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan dengan memegang prinsip BETAH. SDM Polri telah memperkuat pengawasan dengan melibatkan pengawas internal, Div Propam, dan Itwasum,” jelas Dedi.
“Namun, kami juga melibatkan pengawas eksternal, termasuk Kompolnas, Kemendikbud, IDI, HIMPSI, LSM, serta media lokal dan nasional,” tambahnya.
Selain pengawas eksternal, SDM Polri juga meningkatkan pengawasan dan keterbukaan dengan menyampaikan tahapan tes melalui media sosial. SDM Polri juga menyediakan hotline pengaduan masyarakat (dumas).
“Selain itu, kami juga menerapkan pengawasan digital di tujuh platform media sosial untuk memperkuat prinsip BETAH. Kami juga telah membuka saluran komunikasi dengan masyarakat melalui hotline dumas yang berbasis operator WhatsApp untuk menerima keluhan, aspirasi, dan aduan terkait penerimaan terpadu,” jelas Dedi.
( AWI E )
