Memilukan, Bocah 12 Tahun Di Pulang Pisau ini Di Setubuhi Di Kebun Sawit

Bocah malang ini Di Setubuhi Di saat Gantikan Pekerjaan Ibunya yang Lagi sakit

SIDIKPOST| Polres Pulang Pisau, Polda Kalteng mengamankan seorang pria, Junris Mateos Tobe Bin Lukas (26)

warga Perumahan Karyawan di perusahaan kebun sawit di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

Pria ini diamankan berdasarkan laporan dari warga bahwa telah menyetubuhi sebut saja Bunga( red-nama samaran) di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Hal itu diketahui setelah korban menceritakan kejadiannya kepada pelapor yang merupakan ibu korban bahwa ia telah disetubuhi Junris Mateos Tobe dilokasi kebun sawit perusahaan di Kecamatan Sebangau Kuala, Sabtu (18/04/2020) sekitar pukul 07.00 WIB.

Kapolres Pulang Pisau AKBP. Yuniar Ariefianto, S.H., S.I.K., M.H. membenarkan, pihaknya mengamankan seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur Selasa (25/08/2020) siang.

Kejadian ini berawal pada saat Ibu korban sedang sakit, kemudian pekerjaannya digantikan oleh korban , setelah pulang bekerja korban mandi dan saat itu juga korban pergi dan korban tidak kembali pulang,.

keesokan harinya ada yang melihat bahwa korban berada di Desa tahai, setelah itu korban di jemput oleh pelapor untuk pulang ke rumah.

Selanjutnya, korban menceritakan bahwa telah disetubuhi Junris dilokasi kebun sawit , pelapor tidak terima dan melaporkan ke Polsek Sebangau Kuala.

Pelaku Di Jerat Hukuman 15 tahun

Saat ini, pelaku beserta barang bukti berupa baju dan celana juga sudah diamankan di Polres Pulang Pisau untuk proses hukum lebih lanjut.

Beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Pulang Pisau.

“Pelaku akan kami jerat pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 milyar rupiah,” pungkasnya. ( Humas/Red).

Presiden Minta Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tidak Dibiarkan Membesar

1.241 kasus Positif Covid-19 Di Aceh

SIDIKPOST| Selasa, Pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara di dunia masih berlangsung hingga hari ini, di mana 23,8 juta orang dinyatakan positif terpapar virus tersebut dengan kematian mencapai lebih dari 816 ribu jiwa.

Di Provinsi Aceh sendiri, hingga hari ini ada 1.241 kasus positif Covid-19.

Saat memberikan pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar angka kasus positif di Provinsi Aceh tidak bertambah lagi.

Presiden mengimbau agar penerapan protokol kesehatan terus digaungkan kepada masyarakat.

“Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Pak Pangdam, Kapolda, agar Gubernur di-back up betul yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sering saya sampaikan: memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan berdesakan.

Ini harus diulang-ulang terus agar masyarakat kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita tidak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan.

Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.

“Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China, totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar nanti diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar negeri. Kita harapkan nanti insyaallah di bulan Januari sudah mulai kita vaksinasi,” tuturnya.

Ancaman Covid-19 Belum Berakhir

Kepala Negara menjelaskan bahwa ancaman Covid-19 yang belum berakhir ini mengharuskan manajemen krisis terus dilakukan di setiap unit manajemen.

Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan tiga hal yakni prakondisi, penentuan waktu, dan penentuan sektor prioritas.

“Kalau ini secara ketat kita kerjakan, insyaallah yang namanya angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian bisa hilang,” imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali mengimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan “gas dan rem” karena pandemi Covid-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan.

Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3 persen.

“Kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97 (persen) tapi di kuartal yang kedua karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3 persen.

Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaallah kita harus lebih baik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” ungkapnya.

Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan dengan baik.

Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, hingga Banpres Produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara.

“Banpres Produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp2,4 juta langsung ke rekening-rekening mereka, kita berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan.

Ini kita harapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif Covid-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif.

“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal.

Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. ( Red/*).

Ke Aceh, Presiden Akan Resmikan Ruas Tol Pertama

Presiden Beri Arahan Penanganan Covid-19 Terintegrasi

SIDIKPOST| Presiden saat akan bertolak menuju Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (25/8), akan melakukan kunjungan kerja sehari ke Provinsi Aceh. Kepala Negara dan rombongan terbatas bertolak menuju Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 08.00 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Kepala Negara akan langsung menuju gerbang tol Blang Bintang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, untuk melakukan peninjauan sekaligus peresmian jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang.

Banpres Produktif Usaha Mikro

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro kepada sejumlah perwakilan penerima untuk kemudian berlanjut pada acara pengarahan Presiden Republik Indonesia untuk penanganan Covid-19 secara terintegrasi di Provinsi Aceh.

Kepala Negara akan langsung bertolak kembali menuju Jakarta pada sore harinya.

Mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Aceh di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ( Red/*).

Ditlantas Polda Metro Jaya Pantau Penerapan Protokol Covid-19 di Stasiun Tanah Abang

Sempat Viral Pintu Penumpang Stasiun Membludak

SIDIKPOST|Jakarta – Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga diminta senantiasa memakai masker dan menjaga jarak.

Pantauan dilokasi, Senin (24/8/2020), pukul 07.00 WIB, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo beserta jajarannya memantau protokol kesehatan COVID-19 di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi membentangkan spanduk-spanduk imbauan di pintu keluar stasiun.

KombesPol Sambodo lantas mengecek protokol kesehatan di sepanjang pintu masuk, peron, sampai pintu keluar stasiun.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah antrean di pintu masuk yang sempat viral karena calon penumpang yang membludak.

KombesPol Sambodo juga memantau langsung kondisi calon penumpang KRL di peron. Polisi turut membagikan masker ke warga di Stasiun Tanah Abang dan driver ojek online di sekitarnya.

Penerapan Protokol Kesehatan

“Pagi ini kami dari Polda Metro Jaya, khususnya jajaran Ditlantas, melakukan pengecekan terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat dan bagaimana protokol kesehatan COVID-19 diterapkan di Stasiun Tanah Abang.

Apalagi, seminggu-dua minggu lalu sempat viral adanya antrean penumpang yang akan naik maupun tiba di Stasiun Tanah Abang

Tapi hasil peninjauan kali ini untuk antrean sudah cukup baik,” kata KombesPol Sambodo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

Ada sekitar 40 personel Ditlantas Polda Metro Jaya yang melakukan giat pengawasan ini. Polisi juga membagikan 5.000 masker sebagai bentuk kampanye.

“Kita tadi membagi masker bagian dari kampanye masker supaya ketika mereka maskernya dicuci, punya masker cadangan. Yang hari ini dibagi ada 5.000 masker Merah Putih,” ujar KombesPol Sambodo.

KombesPol Sambodo menilai masyarakat sudah patuh menggunakan masker, namun masih kurang dalam menjaga jarak. Pihaknya berencana akan melakukan penambahan personel di area Stasiun Tanah Abang.

“Untuk protokol COVID sarana prasarana sudah cukup lengkap mungkin tinggal nanti kita akan bantu penambahan pelibatan personel khususnya pada pagi dan sore hari ketika terjadi peningkatan jumlah penumpang,” ungkap KombesPol Sambodo.

KombesPol Sambodo menambahkan, pihaknya bakal terus melakukan pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di sarana moda transportasi lainnya di Ibu Kota.

“Tentu ini bukan yang pertama dan terakhir, karena kita tahu Jakarta angkanya masih tinggi terus. Kita akan coba hari ini ke Stasiun Tanah Abang, mungkin nanti ke Manggarai, Gambir, semua tempat-tempat yang menjadi titik pemberangkatan moda transportasi baik bus termasuk kereta, KRL, bus antarkota, bus dalam kota, halte TransJakarta, di stasiun-stasiun MRT kita akan lakukan hal serupa,” kata KombesPol Sambodo. (Red/*).

Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Penembakan Bos Pelayaran di Kelapa Gading

Para Pelaku Ditangkap Tim Gabungan Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya

SIDIKPOST|Jakarta – Polda Metro Jaya mengungkap kasus penembakan bos pelayaran Sudianto (51) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku penembakan tersebut telah ditangkap.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan soal penangkapan pelaku penembakan di Kelapa Gading tersebut. Para pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya serta Polres Jakut.

“Iya benar (ditangkap),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (24/8/2020).

Berdasarkan informasi kedua pelaku ditangkap di luar Jakarta. Namun KombesPol Yusri belum menjelaskan terkait penangkapan itu.

“Nanti kita rilis kasusnya di Polda Metro,” ucap KombesPol Yusri.

Sebelumnya diberitakan, penembakan maut terjadi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2020) pukul 12.00 WIB. Korban Sudianto saat itu hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang.

Keterangan saksi-saksi di lokasi menyebutkan pelaku penembakan berjumlah dua orang.

Aksi Penembakan Terekam CCTV

Satu orang bertugas sebagai eksekutor dan satu lagi berperan menunggu di motor untuk kemudian melarikan diri bersama pelaku eksekutor tersebut.

Aksi penembakan itu terekam kamera CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat pelaku penembakan sempat berpapasan dengan korban.

Pelaku mengenakan topi dan berjaket. Saat bertemu dengan korban, terlihat pelaku memasukkan tangan kanannya ke saku jaket.

Setelah melewati korban, pelaku berbalik dan menembaki korban. Korban tewas dengan lima luka tembakan.

Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi, polisi membuat sketsa wajah kedua pelaku tersebut. ( Red/*).

TIM Dirjen Daktiloskopi AHU Kemenkumham Kunker Di Lapas Kelas IIA Cilegon

Perumusan dan Identifikasi 1052 sidik jari WBP

SIDIKPOST|Cilegon, Ketua Tim dari Sub Direktorat Daktiloskopi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Hadaris bersama 3 (tiga) orang anggotanya Senin (24/08/2020) mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon.

Kunjungan ini disambut baik Kepala Lapas Cilegon beserta Jajarannya.

Tim dari Sub Direktorat Daktiloskopi langsung melakukan perumusan dan identifikasi sebanyak 1052 sidik jari warga binaan.

Pemeriksaan oleh Tim dilakukan di Ruang Registrasi Lapas Cilegon.

Ketika dimintai keterangan, Hadaris menjelaskan tujuan kedatangnya terkait dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.01.03.02 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Perumusan dan Identifikasi sidik jari WBP di lingkungan Lapas se-Indonesia.

Hadaris mengatakan, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan belum dilakukan pengambilan Sidik jari serta identifikasi.

“Jikalau belum pengambilan tentunya belum ada perumusan, namun ada sebagian yang sudah diambil tapi belum di rumus,” Ungkap Hadaris.

Perumusan Sidik Jari

Kami bekerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM, lebih lanjut Hadaris menyampaikan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Gubernur Hindia Belanda di mana pemusatan Daktiloskopi yang benar itu sampai sekarang ini adalah di kantor pusat daktiloskopi kehakiman (sekarang Kemenkumham).

Hadaris pun menambahkan, bahwa Perumusan dan Identifikasi  sidik jari yang dilaksanakan berdasarkan  prinsip  bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan tidak berubah selama hidupnya.

”Dengan adanya kegiatan Perumusan dan Identifikasi  sidik jari warga binaan lapas dan rutan   diharapkan dapat membantu  data yang akurat dari  warga binaan,

serta dapat diintegrasikan antara berkas sidik jari yang diambil oleh polisi secara manual dengan aplikasi digital  pada  Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang merupakan mekanisme Pelaporan

Dan Konsolidasi  Pengelolaan  Data  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan”, tandasnya. ( Red/*).

Baharkam Polri Dan Ditjen Bea Cukai Jalin Kerja Sama

Kerjasama Bertujuan Perkuat Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

SIDIKPOST| Polri – Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI jalin kerja sama untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pagi ini, Senin, 24 Agustus 2020, bertempat di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai Jakarta, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, dan Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto (atas nama Kapolri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Sinergi Tugas Operasional dan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Ruang lingkup PKS tersebut meliputi: pertukaran data dan/atau informasi; kegiatan patroli bersama; pelibatan dan pembinaan Satwa Polri (Unit K-9) dan Unit K-9 Ditjen Bea Cukai; latihan patroli bersama Korpolairud dengan Bea dan Cukai; dan bantuan pengerahan sarana patroli dan/atau personel dalam keadaan mendesak.

Tingkatkat Sinergitas

“Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan sinergi di antara PARA PIHAK sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tindak lanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) PKS tersebut yang menjabarkan tujuan kerja sama.

Kabaharkam Polri berharap sinergitas polisional melalui penandatanganan PKS ini mampu meningkatkan upaya Polri-DJBC menjadi lebih baik dalam penegakan hukum di darat, perairan, dan udara.

“Penegakan kukum yang telah dilakukan bersama juga merupakan upaya mencegah terjadinya kerugian negara dan/atau mencegah upaya pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan dari kondisi-kondisi pandemi saat ini,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Ia mengungkapkan, Baharkam Polri melalui Korpolairud ke depan diharapkan mampu menjadi garda depan bersama dengan DJBC dalam menangkal setiap upaya pelanggaran hukum sekaligus memastikan kondisi keamanan yang kondusif sesuai tupoksi masing-masing.

Sekaligus mengingatkan kondisi pandemi, agar selalu waspada dalam menjaga kesehatan diri melalui social distancing, penggunaan masker, serta turut mengimbau setiap masyarakat agar selalu mengikuti prosedur kesehatan.

“Kiranya upaya melalui kebijakan strategis ini dapat memberikan kekuatan dan keyakinan kepada para pemangku di seluruh wilayah Indonesia,” harap Komjen Pol Agus Andrianto.

“Ada penurunan ekonomi di bangsa kita. Tugas kita menjamin perputaran uang di masyarakat dengan menjalin kerja sama untuk meningkatkan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan di lingkungan masyarakat.

Semoga recovery ekonomi bisa berkembang dan belajar dengan berdiri sendiri serta mandiri, merapatkan barisan di setiap sektor dalam percepatan penanganan COVID-19,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Dirjen Bea Cukai membenarkan perlunya kolaborasi untuk menangkal penyelundupan yang menyebabkan kerugian negara.

Menurutnya, penyelundup yang bekerja dengan membentuk sindikat-sindikat harus di-counter dengan penegak hukum yang membentuk kolaborasi-kolaborasi.

“Penyelundup sangat kolaboratif karena tidak mengenal background dan bangsa, yang mereka pikirkan adalah cara menyelundupkan suatu barang ke dalam negera.

Apresiasi atas penangkapan yang banyak dilakukan oleh Polri dan Bea Cukai, karena itu adalah ukuran komitmen dan kekuatan yang sudah kita lakukan,” ungkap Heru Pambudi.

“Perlunya satu pemikiran dalam menjaga keamanan dalam negeri pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini,” tegasnya. ( Red/*).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang Gelar SATOPS PATNAL

Kegiatan Rutin ini bertujuan Meningkatkan Kedisiplinan dan Integritas Pegawai Baik Dalam Segi Keamanan dan Pelayanan Publik

SIDIKPOST|Tangerang, 24 Agustus 2020 – Senin malam sekitar pukul 20:00 WIB. Atas perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang seluruh Jajaran Struktural bersama Staf KPLP dan Staf Keamanan dan Ketertiban melakukan kegiatan peninjauan langsung terhadap sarana dan prasarana tempat bertugas seluruh jajaran pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang.

Diawali dengan kegiatan pengarahan dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Kalapas, dalam pengarahan tersebut Kalapas menyampaikan bahwa kita harus mempunyai kedisiplinan serta integritas yang tinggi dalam bertugas, baik dalam pelayanan publik maupun pengamanan terkait seluruh gangguan kamtib di dalam Lapas.

Jumadi selaku Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang beserta Tim SATOPS PATNAL melakukan kontrol dimulai dari Pos Wasrik, P2U, Pos Utama, Pos Pantau hingga blok hunian warga binaan pemasyarakatan.

Yang bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dilapangan dan meningkatkan rasa kedisiplinan, integritas dan rasa tanggung jawab seluruh pegawai dalam bertugas.

Pelayanan Publik Yang Prima

Kegiatan ini merupakan Komitmen kami dalam meningkatkan kedisiplinan dan integritas seluruh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang.

Semoga dengan diadakannya kegiatan ini seluruh pegawai Lapas Kelas 1 Tangerang akan selalu memberikan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya acara ini akan terus dilakukan secara rutin. Ujar Kalapas.

Informasi lengkap tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, bisa dilihat melalui laman resmi: http://www.lapas1tangerang.org/


Kejar Swasembada Daging Sapi, Mentan Panen Pedet di Lombok Tengah NTB

Panen 1.000 Pedet Hasil inseminasi Buatan (IB)

SIDiKPOST| Lombok-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah, Moh. Suhaili Fadhil Thohir melakukan panen 1.000 pedet hasil inseminasi buatan (IB) di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (22/8/2020).

Panen pedet ini merupakan upaya menggairahkan peternak dan para stakeholder untuk terus bersinergi membangun peternakan yang maju, mandiri dan modern sehingga swasembada daging terwujud.

Mentan SYL menegaskan pihaknya bertekad mewujudkan memajukan peternakan Indonesia khususnya swasembada daging sehingga secara bertahap dapat dipenuhi sendiri dan tidak lagi didatangkan dari negara lain. NTB merupakan salah satu lokomotif budidaya sapi Indonesia, sehingga peternakan di NTB harus bergerak lebih kuat guna menopang menyediakan daging nasional secara mandiri.

“Sesuai arahan Bapak Presisen Jokowi bahwa kita harus bisa cukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Kita masih impor 280 ribu ton atau 1,2 juta ekor sapi pertahun. Masa harus beli dari luar, kenapa kita tidak produksi sendiri? Oleh karena itu, Pak Gubernur mari kita kuatkan pertanian NTB. Kita siapkan program 1.000 desa sapi, 1 desanya 200 ekor sapi. Kita kembangkan sapi limosin dan brahman, taak terkecuali sapi lokal juga,” demikian dikatakan Mentan SYL pada panen pedet tersebut.

Panen Pedet ini merupakan hasil IB program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) dalam rangka percepatan swasembada daging sehingga Indonesia ke depan dapat mandiri daging sapi. Oleh karena, SYL menjelaskan panen pedet ini untuk memastikan potensi peternakan sapi di NTB sebagai kekuatan nasional sehingga peningkatan penyediaan daging melalui program Sikomandan berhasil diwujudkan.

“Untuk itu, sapi di NTB akan kita kembangkan lebih kuat ke depan. Kita punya konsepsi memajukan sapi di seluruh Indonesia yakni program 1.000 desa sapi, salah satunya desa di NTB ini menjadi lokomotifnya,” tuturnya.

“Bersama Pak Gubernur NTB, kebutuhan nasional terhadap daging sapi bisa dipasok dari NTB. Ini harus kita dorong serius karena sesuai dengan harapan Bapak Presiden agar ketersediaan pangan dilakukan secara mandiri,” pinta SYL.

Budidaya Sapi Keunikan Destinasi

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi program prioritas Menteri Pertanian SYL yakni 1.000 desa sapi, di mana NTB khususnya Lombok Tengah menjadi salah satu lokomotifnya. Menurutnya, program ini sangat menopang Lombok Tengah yang telah disematkan sebagai Top Priority Destination karena dengan berkembangkan budidaya sapi dapat menambah keunikan destinasi.

“Karena Lombok Tengah dengan Mandalikanya sebagai Top Top Priority Destination, sudah pasti Bapak Presiden Jokowi sering hadir di Lombok Tengah ini. Tentunya nanti dapat sekalin melihat perkembangan budidaya sapi,” ujarnya.

“Program 1.000 desa sapi sangat tepat untuk mengoptimalkan lahan-lahan tidur di NTB. Seluruh desa yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa siap mengembangkan program ini,” lanjut Zulkieflimansyah.

Perlu diketahui, hingga dengan 27 Juli 2020 secara nasional, program Sikomandan telah melakukan IB sebanyak 2.318.136 akseptor, bunting 1.359.094 ekor dan kelahiran sebanyak 1.394.446 ekor. Dengan keberhasilan tersebut terjadi lompatan populasi sapi/kerbau yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 3,37 juta ekor, sehingga populasi saat ini berjumlah 18,82 juta ekor.

Dalam panen pedet ini, Mentan SYL memberikan bantuan sektor peternakan untuk Provinsi NTB sebesar Rp 10,85 miliar dan khusus Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 1,79 miliar. Bantuan untuk Provinsi NTB tersebut berupa berupa bibit itik 10 ribu ekor, sapi potong 140 ekor, kambing 225 eko, ayam lokal 4.000 ekor, optimalisasi reproduksi sebanyak 126.993 akseptor.

Selain itu menyerahkan juga fasilitas KUR BRI sebesar 178,48 miliar, polis asuransi ternak sapi kerbau Provinsi NTB sebanyak 1.669 ekor, klaim asuransi ternak sapi kerbau Rp 1,67 miliar. ( Red/*).

Indonesia Dapatkan Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin Hingga Akhir 2021

Kesepakatan Melalui Bio Parma

SIDIKPOST|istana merdeka- Indonesia telah memperoleh komitmen penyediaan 290 juta dosis vaksin Covid-19 hingga tahun 2021 mendatang.

Sementara sampai akhir tahun 2020 ini, Indonesia diketahui memiliki komitmen pengadaan vaksin sebanyak 20 hingga 30 juta dosis vaksin Covid-19.

Komitmen tersebut merupakan buah kesepakatan awal antara pemerintah melalui Bio Farma dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama ditambah dengan kapasitas produksi sendiri milik Bio Farma yang tengah ditingkatkan.

“Tadi saya sudah mendapat laporan dari Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN, sampai 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta.

Itu sebuah jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2020.

Saat ini, negara-negara lain juga berupaya untuk memperoleh komitmen pengadaan vaksin Covid-19 apabila nantinya ditemukan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang berupaya memperoleh ketersediaan vaksin tersebut baik bekerja sama dengan pihak luar maupun mengupayakan produksi di dalam negeri.

“Negara lain mungkin sejuta dua juta saja belum dapat kita sudah dapat komitmen 290 juta baik yang diproduksi di sini maupun nanti yang diproduksi di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus,” tuturnya.

Selain komitmen tersebut, Indonesia juga memiliki kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan sendiri. Sejumlah institusi riset di dalam negeri diketahui tengah melakukan pengembangan vaksin “Merah Putih” tersebut.

“Nanti vaksin Merah Putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya tidak apa dijual ke negara lain.

Negara lain ini di ASEAN saja saya lihat belum ada yang siap dengan vaksin yang sebanyak yang saya sampaikan,” tandasnya.

Sebelum ditemukannya vaksin tersebut, Kepala Negara mengingatkan jajarannya dan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya utama yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Perlu saya ingatkan bahwa kunci sebelum vaksinnya disuntikkan ke masyarakat paling penting adalah pemakaian masker,” kata Presiden. ( ARJ/*).

Presiden Ingatkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Agar Bekerja Keras Tangani Pandemi Covid-19

SIDKPOST|Istana -Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanpaikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengingatkan kembali Satuan Tugas (Satgas) di daerah, kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar betul-betul serius dan bekerja keras untuk menangani pandemi.

“Terutama dalam strategi menyeimbangkan antara gas dan rem untuk penanganan Covid dan ekonomi dengan takaran yang tepat,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8).

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui ada peningkatan kasus yang sangat besar sekali di negara-negara terutama terakhir ini Eropa seperti Spanyol, Prancis, Jerman dan juga di kawasan Asia seperti India, Filipina, Bangladesh, Iran, Nepal, dan Korea Selatan.

“Saya baca kemarin ini perlu perkembangan negara-negara lain itu juga perlu diwaspadai sehingga kita tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani utamanya di daerah maupun kita di pusat,” Kepala Negara mengingatkan.

Pengadaan Vaksin

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa mengenai pengadaan vaksin sampai akhir 2020 akan didapatkan kira-kira 20-30 juta sedangkan sampai akhir tahun 2021 kira-kira 290 juta.

Jumlah tersebut, menurut Presiden, sangat besar sekali sehingga jika nanti vaksin Merah Putih ketemu, Bangsa Indonesia bisa memproduksi lebih banyak, dan kalau memang apa yang dimiliki berlebih dari yang ingin digunakan dapat dijual ke negara lain.

“Karena negara lain di ASEAN saja saya lihat belum ada yang, belum ada yang siap dengan vaksin sebanyak tadi saya sampaikan,” jelas Presiden. ( Arj/Red).

Pesan Menkeu Pada Eselon II dan KNEKS Saat Di lantik

Pelantikan Secara Virtual

SIDIKPOST|Jakarta, 25/08/2020 Kemenkeu – Di tengah situasi banyaknya tekanan menjalankan tugas mengawal keuangan negara melewati pandemi dan melakukan recovery, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 24/08/2020.

Pelantikan yang dilaksanakan sebagian secara fisik dan virtual tersebut menetapkan pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menkeu menyampaikan harapan pada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro untuk merumuskan kebijakan subsidi bunga, restrukturisasi kredit, jeli melihat perkembangan serta tanggap merespon hambatan yang terjadi di lapangan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdaya di masa pandemi.

“Perlu memahami kebutuhan pelaku UMKM maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan sasaran penerima kebijakan,” ungkapnya.

Guna mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya di daerah, Menkeu berpesan kepada Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kanwil Provinsi D.I. Yogyakarta yang baru saja dilantik untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran dengan melakukan akselerasi konsumsi dan realisasi belanja pemerintah.

Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Pusat Sektor Keuangan Adi Budiarso.

“Anda diminta negara untuk memberikan pemikiran terbaik, terus merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal dari sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan,” pesan Menkeu.

Menkeu juga meminta KNEKS sebagai organisasi yang baru dibentuk untuk memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dan menjadi solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di luar APBN.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Hadiyanto juga melantik 271 Pejabat Administrator atau setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Mari bekerja bersama, terus menjaga optimisme, profesionalisme, integritas, terus bersinergi, terus menjaga bersama untuk bekerja sebagai satu tim dan kita berikhtiar menuju kesempurnaan,” pesan Menkeu kepada seluruh pejabat yang dilantik.(Red/*).