Pelantikan

Pesan Menkeu Pada Eselon II dan KNEKS Saat Di lantik

oleh

Pelantikan Secara Virtual

SIDIKPOST|Jakarta, 25/08/2020 Kemenkeu – Di tengah situasi banyaknya tekanan menjalankan tugas mengawal keuangan negara melewati pandemi dan melakukan recovery, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 24/08/2020.

Pelantikan yang dilaksanakan sebagian secara fisik dan virtual tersebut menetapkan pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menkeu menyampaikan harapan pada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro untuk merumuskan kebijakan subsidi bunga, restrukturisasi kredit, jeli melihat perkembangan serta tanggap merespon hambatan yang terjadi di lapangan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdaya di masa pandemi.

“Perlu memahami kebutuhan pelaku UMKM maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan sasaran penerima kebijakan,” ungkapnya.

Guna mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya di daerah, Menkeu berpesan kepada Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kanwil Provinsi D.I. Yogyakarta yang baru saja dilantik untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran dengan melakukan akselerasi konsumsi dan realisasi belanja pemerintah.

Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Pusat Sektor Keuangan Adi Budiarso.

“Anda diminta negara untuk memberikan pemikiran terbaik, terus merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal dari sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan,” pesan Menkeu.

Menkeu juga meminta KNEKS sebagai organisasi yang baru dibentuk untuk memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dan menjadi solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di luar APBN.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Hadiyanto juga melantik 271 Pejabat Administrator atau setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Mari bekerja bersama, terus menjaga optimisme, profesionalisme, integritas, terus bersinergi, terus menjaga bersama untuk bekerja sebagai satu tim dan kita berikhtiar menuju kesempurnaan,” pesan Menkeu kepada seluruh pejabat yang dilantik.(Red/*).

Kasetpres: Pelantikan Gubernur Kepulauan Riau Dilakukan dengan Protokol Kesehatan Ketat

oleh

SIDIKPOST| Sabtu, 01 Agustus 2020 ,Beredar kabar di media bahwa Gubernur Kepulauan Riau Isdianto terkonfirmasi positif Covid-19.

Menanggapi hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, memastikan bahwa pelantikan Gubernur Kepulauan Riau yang digelar pada 27 Juli 2020 lalu telah melalui sejumlah protokol kesehatan secara ketat.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji swab terlebih dahulu baik kepada pihak yang akan dilantik, keluarganya, maupun pejabat terkait yang hadir secara terbatas pada saat pelantikan.

“Kami sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu Gubernur Kepulauan Riau, keluarga, dan pejabat terkait pada saat hadir dilakukan swab di Jakarta,” ujarnya.

Selama prosesi pelantikan berlangsung, pihak Sekretariat Presiden juga meminimalkan kontak langsung antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kepulauan Riau yang saat itu akan dilantik.

“Bapak Presiden tidak langsung menyerahkan Keppres (Keputusan Presiden) tetapi sudah disiapkan di satu meja, tidak jauh dari berdirinya Gubernur Kepulauan Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau mengambil sendiri berkas itu,” kata Heru.

“Artinya kami sudah melaksanakan dan menjaga kondisi-kondisi protokol kesehatan dengan ketat,” imbuhnya.

Selain itu, sejumlah protokol kesehatan lainnya juga diterapkan secara ketat di lingkungan Istana Kepresidenan, utamanya selama prosesi pelantikan berlangsung seperti memakai masker dan jaga jarak.

“Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu,” tuturnya.( Red).