Menkeu

14 Kali WTP, Menkeu Serahkan Plakat Penghargaan kepada Bupati Zaki

oleh

SIDIKPOST | Kab Tangerang, Prestasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang selama 14 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendapatkan apresiasi. Kali ini, apresiasi teramat istimewa datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang ditandai dengan penyerahan pelakat penghargaan. 

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyerahkan langsung pelakat penghargaan atas prestasi WTP 14 kali berturut-turut kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada acara Rakernas Akuntansi, Pelaporan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis (22/09/2022).

Bupati Zaki mengungkapkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemeterian Keuangan RI atas raihan 14 kali WTP secara berturut-turut.

“Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri Keuangan atas raihan WTP yang berhasil kita pertahankan selama 14 kali berturut-turut,” ungkap Bupati Zaki.

Bupati berharap penghargaan yang diraih tersebut menjadi pendorong dan semangat seluruh perangkat daerah Kabupaten Tangerang untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan yang semakin baik lagi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan atas arahan, bimbingan dan pendampingannya. Tak lupa untuk seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang atas segala usaha, dedikasi dan jerih payahnya,” katanya

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan tema Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 adalah Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

“Kami berharap tema tersebut dapat menjadi energi bagi kinerja seluruh pengelola keuangan, baik di pemerintah pusat atau daerah maupun lembaga pemerintah lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan secara simultan,” ujarnya.

Hadiyanto juga menjelaskan Rakernas tahun ini salah satunya bertujuan untuk memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh, kementerian, lembaga dan pemda, atas capaian WTP lebih dari 5 kali, 10 kali dan 15 kali, secara berturut-turut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat penting dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah atas prestasi luar bisa yang telah diraih. 

Menurut Sri Mulyani, luar biasa tersebut karena dampak Covid-19 yang begitu hebat, tidak membuat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menyerah, namun terus berusaha secara optimal, khususnya dalam menampilkan hasil kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan akuntable.    

“Kita tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan prestasi, meskipun luar biasa prestasi yang diraih bapak/ibu sekalian. Karena tantangan hari ini dan kedepan, akan lebih rumit dan tidak mudah,” tandasnya.

( Saipul Bahri )

Pesan Menkeu Pada Eselon II dan KNEKS Saat Di lantik

oleh

Pelantikan Secara Virtual

SIDIKPOST|Jakarta, 25/08/2020 Kemenkeu – Di tengah situasi banyaknya tekanan menjalankan tugas mengawal keuangan negara melewati pandemi dan melakukan recovery, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 24/08/2020.

Pelantikan yang dilaksanakan sebagian secara fisik dan virtual tersebut menetapkan pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menkeu menyampaikan harapan pada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro untuk merumuskan kebijakan subsidi bunga, restrukturisasi kredit, jeli melihat perkembangan serta tanggap merespon hambatan yang terjadi di lapangan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdaya di masa pandemi.

“Perlu memahami kebutuhan pelaku UMKM maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan sasaran penerima kebijakan,” ungkapnya.

Guna mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya di daerah, Menkeu berpesan kepada Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kanwil Provinsi D.I. Yogyakarta yang baru saja dilantik untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran dengan melakukan akselerasi konsumsi dan realisasi belanja pemerintah.

Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Pusat Sektor Keuangan Adi Budiarso.

“Anda diminta negara untuk memberikan pemikiran terbaik, terus merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal dari sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan,” pesan Menkeu.

Menkeu juga meminta KNEKS sebagai organisasi yang baru dibentuk untuk memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dan menjadi solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di luar APBN.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Hadiyanto juga melantik 271 Pejabat Administrator atau setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Mari bekerja bersama, terus menjaga optimisme, profesionalisme, integritas, terus bersinergi, terus menjaga bersama untuk bekerja sebagai satu tim dan kita berikhtiar menuju kesempurnaan,” pesan Menkeu kepada seluruh pejabat yang dilantik.(Red/*).