DPD

Wakil Ketua DPD RI Dukung dan Apresiasi Jaksa Agung Ungkap Kasus Jiwasraya

oleh

SIDIKPOST| Jakarta – Jaksa Agung melalui Tim Penyidik bahu membahu secara Maraton Menuntaskan Kasus Besar Asuransi Jiwasraya mendapat Apresiasi dari Wakil Ketua (Waka) DPD RI Sultan B Najamudin, Kamis (24/9).

Dilansir dari Media, Jaksa Agung Melalui Tim Penyidik bahu membahu secara maraton menuntaskan kasus besar, Asuransi Jiwasraya. Institusi ini secara profesional mampu menguak modus operandi dan jaringan “permainan kotor” para mafia dibalik kasus gagal bayar perusahaan Asuransi pelat merah tersebut.

Bahkan boleh dibilang kinerja korps Adhiyaksa ini banyak mendapat pujian publik jika dibanding popularitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang redup dua tahun belakangan.

Melawan kekuatan “raksasa” bukan pekerjaan mudah. Berbagai hal-hal ganjil berbau teror dialami para penegak hukum di Kejagung. Tiba-tiba gedung kejaksaan mengalami musibah kebakaran. Disini kemudian menjadi menarik karena dari penyelidikan Bareskrim Polri disinyalir ada unsur pidana dalam insiden kebakaran tersebut.

Misteri ini menggelitik Rizal Ramli mantan menteri di era Presiden Gus Dur dan era Presiden Jokowi mencuit di akun Twitternya : “Selamat Kapolri Jend Pol Idham Aziz & Kabareskrim Sigit. Bravo? Ini kejahatan luarbiasa, tidak ada di negara2 lain yg berani bakar kantor Jaksa Agung, Al Capone saja kalah ! Bongkar terus Bang Idham dan Mas Sigit.

Kabareskrim Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan penyebab kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung “bukan” karena arus pendek listrik. Listyo Sigit menyebut soal adanya percikan api di sekitar bahan yang mudah terbakar.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, penyelidikan atas dugaan adanya tindak pidana di balik kebakaran Gedung Kejaksaan Agung harus diteruskan. “Dengan menetapkan pihak yang diduga terlibat, bila memang indikasi itu benar,” ujarnya.

Masyarakatpun bertanya-tanya. Ada sejumlah kasus besar apa yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung?

Ada tiga kasus besar yang ditangani Kejagung. Kasus Djoko Tjandra, Novel Baswedan dan Mega Skandal Asuransi Jiwasraya. Namun kasus “murni” yang dari awal hingga saat ini dikejar Kejagung adalah skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepada Media Ini Waka DPD RI Sultan B Najamudin Melalui pesan WhatsApp mengatakan Saya (Sultan,Red) Mendukung dan Apresiasi terhadap Jaksa Agung yang sudah berani mengungkap dan Mengusut Tuntas Kasus Jiwasraya.

” DUKUNGAN dan APRESIASI terhadap JAKSA AGUNG yang berani mengungkap dan mengusut tuntas kasus JIWAS RAYA!!,”Ujar Sultan.( Red)

Komite II DPD RI Minta Tenaga Kerja Lokal Jadi Program Prioritas BUMN

oleh

SIDIKPOST| JAKARTA-Dampak pandemi Covid-19 telah menjalar ke berbagai sektor seperti energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik. Untuk itu Komite II DPD RI ingin mendengarkan secara langsung dari Kementerian BUMN dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui program strategis nasional BUMN, dan pelibatan pekerja lokal di daerah.

“Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dihimpun oleh kami, ada dua permasalahan yang ingin kami sampaikan. Pertama dampak Covid-19 di berbagai sektor dan kedua tenaga lokal,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat Rapat Kerja secara Virtual dengan Menteri BUMN, Jakarta, Selasa (15/9).

Ia menjelaskan dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja BUMN sangat signifikan terutama pada sektor energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik dengan perubahan pendapatan pada kuartal II 2020. “Sebagai Ketua Satgas Covid 19 kami ingin mengetahui langkah-langkah Kementerian BUMN dalam mengatasi pandemi Covid 19 di daerah,” ucap Yorrys didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.

Senator asal Papua itu menambahkan terkait dengan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah. Untuk itu, Komite II DPD RI ingin mengetahui program-program prioritas Kementerian BUMN yang dapat melibatkan Anggota Komite II DPD RI. “Kita berharap dapat melibatkan kami serta tenaga kerja lokal pada setiap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN guna mendorong perekonomian di daerah,” paparnya.

Selain itu, Komite II DPD RI juga ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir baik dalam pertemuan ini maupun disampaikan secara tertulis agar memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap peran serta Kementerian BUMN. “Seluruh masukan, aspirasi, dan rekomendasi, akan dicatat dan akan ditindaklanjuti sebagai bahan pembahasan dengan mitra kerja dan mitra terkait lainnya,” kata Yorrys.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memiliki Program Utama Satgas salah satunya merencanakan dengan matang program kerjasama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan pembentuk anti body serta daya tahan tubuh dalam satu tahun ke depan. “Nanti kita juga ada terapi penyembuhan berkelanjutan,” tuturnya.

Erick Thohir menambahkan dalam program Indonesia Bekerja, telah memberikan bantuan presiden produktif dan usaha mikro. Seperti program padat karya oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian PUPR, dan program padat karya pedesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pangan. “Program padat karya ini akan melibatkan banyak pekerja lokal karena proyeknya berada di daerah-daerah. Ini sekaligus program percepatan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengharapkan Menteri BUMN bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Saya berharap Pak Menteri bisa membantu KUR, sehingga masyarakat yang kurang modal bisa mengembangkan usahannya,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra berharap Menteri BUMN untuk mempekerjakan tenaga lokal pada handover PT. Cevron Pasific Indonesia. “Saya berharap Pak Menteri memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam handover dengan Cevron,” harapnya.

Berikut beberapa kesimpulan yang menjadi masukan rapat kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian BUMN, diantaranya:

a. Kementerian BUMN merasaformulasidarikondisi COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Pembatasan-pembatasan untuk mengantisipasi COVID-19 perluuntuk selalu dikaji berkala.

b. Kementerian BUMN memiliki tiga prioritas penanganan COVID-19, yaitu mempercepat, mensinkronisasikan, dan men-support para K/L dan Pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan dibantu dua satgas (satuan tugas) lain, yaitu Kesehatan (BNPB dan K/L terkait) dan Ekonomi (Kemenkeu dan K/L terkait).

c. Presiden memutuskan tim khusus untuk mempercepat testing COVID-19 untuk tujuh provinsi sesuai dengan standar WHO (World Health Organization).

d. Bantuan produktif kepada masyarakat berjalan selaras. Stimulus ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan vaksinasi.

e. Di tahun 2021-2022 diharapkan perekonomian dapat tumbuh sesuai dengan target.

f. Kementerian BUMN juga memiliki tiga prioritaslain, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.

g. Kementerian BUMN bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas sedang menyiapkan protokol vaksin COVID-19 seperti Vaksin Merah Putih yang akan dilakukan uji klinis I, II, dan III di tahun 2021.

h. Vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu vaksin bantuan gratis dan vaksin mandiri. Untuk vaksin gratis berdasarkan kepada data BPJS Kesehatan.

i. Bantuan-bantuan yang sudah disiapkan untuk saat ini adalah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro; Bantuan Kredit Lunak UMKM; Bantuan Subsidi Gaji; Penyaluran Bantuan untuk Pra-Kerja; dan Bantuan Sosial Tambahan. Bantuan ini akan berlanjut sampai dengan tahun2021.

j. Subsidi listrik tetap dijalankan sampai dengan Desember 2020.

k. Peran BUMN dalam penanganan COVID-19, yaitu pengadaan vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pengembangan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Bio Farma.

l. PLN memberikan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA (Volt Ampere) dan diskon listrik 50% kepada 7,7 juta pelanggan 900 VA.

m. Telkom Indonesia memberikan subsidi pulsa dan kuota.

n. BUMN terus berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang merupakan program padat karya.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Dukung Richard Jadi Ketua DPD Jakbar

oleh

Musda DPD Jakbar Resmi Di Buka

SIDKPOST|Jakarta- Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Partai Golkar DKI Jakarta membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jakarta Barat diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro Jakarta, Minggu 23 Agustus 2020.

Dalam sambutannya, Zaki memberikan apresiasi dan semangat kepada kader golkar, khususnya kepengurusan Partai GolkarJakarta Barat yang akan mengganti kepengurusan dengan yang baru.

Musda Golkar Jakarta Barat berjalan dari pagi sampai sore hari.
Tampak ikut hadir dari Pengurus Partai Golkar DKI Jakarta, H. Ramly, Basri Baco, Yudistira, Muhammad Anwar, Asraf Ali, Adhinusa, Firlie, Slamet, juga dari pengurus Golkar Wilayah, Agus Harta, Olsyu Babay dan yang lainnya.

Harapan Zaki

Disambutan pembukaan, Zaki berharap agar perolehan suara Partai Golkar khususnya di Jakarta Barat haruslah lebih ditingkatkan lagi, karena kantor DPP Partai Golkar berada diwilayah Jakarta Barat.

“Mari kita rekatkan persaudaraan sesama kader Golkar, menambah semangat dan perjuangan khususnya di Jakarta Barat, agar perolehan Partai Golkar bisa lebih ditingkatkan lagi,” tegas Zaki dengan nada semangat.

“Kalau sebelumnya ada dari beberapa kader yang beda pendapat, tapi itu adalah dinamika, dan akhirnya perbedaan itu dapat kita satukan, dan memanglah kader golkar harus bersatu, supaya apa yang kita perjuangkan untuk bangsa dan negara dapat kita capai, juga untuk masyarakat banyak,” ujar Zaki, yang juga masih menjabat sebagai Bupati Tangerang.

Dalam Musda Partai Golkar X ini, Muhammad Richard terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Partai Golkar Jakarta Barat.

Kiprah M.Richard di Partai Golkar cukup mumpuni.

Selain menjabat di kepengurusan Partai Golkar DKI, juga aktif sebagai pengurus di PDK II Kosgoro serta menjabat dibeberapa perusahaan sebagai pimpinan.

Sebagai Ketua Harian, dipercayakan kepada Muhammad Reza Putra, yang juga sudah lama berkiprah di Partai Golkar.

Kepanitiaan pada Musda kali ini, Ketua Penyelenggara dipercayakan kepada Chairul Anwar, Ketua SC dijabat oleh Joseph Hutabarat, dan Ketua OC ditunjuk Rori Perwira.

Basri Baco, sekretaris Partai Golkar DKI yang juga Ketua Fraksi DPRD dari Partai Golkar ini mengatakan, bahwa tentunya Partai Golkar mengharapkan, dibawah kepemimpinan Bung Richard, membawa suasana baru, semakin mempererat sesama pengurus, khususnya di Jakarta Barat.

“Kami di Golkar DKI tentunya mengharap, agar suara Partai Golkar di Jakarta Barat semakin tinggi, dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat,” kata Basri Baco dan sekaligus menutup Musda X Partai Golkar Jakarta Barat. ( Red/*).