SIDIKPOST | Jakarta – Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar diskusi perdana dengan tema “Upaya Mengatasi Problematika Kemacetan Lalu Lintas, Dampak Kemacetan dari Sisi Ekonomi,” di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).
Acara ini menjadi momentum penting bagi Forum Pemred SMSI yang baru saja resmi berdiri, sebagai langkah awal dalam mendukung solusi konkret atas persoalan kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan.
Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh dan ahli yang berpengalaman di bidang transportasi dan lalu lintas. Di antaranya adalah Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri; Ahmad Ardiansyah, Ketua Tim Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat; Widiyatmiko Nursejati, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Regional; dan Edison Siahaan, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW).
Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, membuka diskusi dengan menyoroti pentingnya peran media siber dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang efektif.
“Kemacetan lalu lintas telah menjadi tantangan besar yang merugikan masyarakat dari berbagai aspek. Tidak hanya mengganggu mobilitas sehari-hari, tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas ekonomi, biaya logistik, serta kualitas lingkungan hidup,” ungkap Dar Edi Yoga.
Ia menambahkan, kemacetan menyebabkan hilangnya jam kerja produktif dan meningkatkan biaya operasional bagi sektor logistik, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Penting sekali bagi media siber untuk menjadi pendorong perubahan, menyebarkan informasi berbasis data, dan mendukung kampanye edukatif yang membangun kesadaran masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan konsep Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang menjadi fokus Polri.
Ia menyoroti berbagai penyebab kemacetan, termasuk faktor manusia, kondisi jalan, serta infrastruktur yang tidak memadai.
“Kemacetan seringkali disebabkan oleh perlambatan lalu lintas, yang bisa diakibatkan oleh berbagai hal seperti kendaraan rusak, kurangnya disiplin pengendara, atau pengaturan lalu lintas yang masih manual,” paparnya.
Bakharuddin juga menyampaikan sejumlah solusi, seperti pembentukan tim terpadu untuk mengelola arus lalu lintas, penggunaan teknologi untuk memantau dan mengatur pergerakan kendaraan secara real-time, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas.
Ahmad Ardiansyah dari Ditjen Perhubungan Darat menyoroti dampak urbanisasi yang menyebabkan peningkatan populasi kendaraan di perkotaan.
“Pada tahun 2045, diperkirakan 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, yang berpotensi memperburuk kemacetan jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Ahmad.
Ia juga membandingkan kondisi lalu lintas Jakarta dengan kota-kota besar dunia, mengungkapkan bahwa Jakarta termasuk dalam daftar kota dengan tingkat kemacetan tertinggi.
Widiyatmiko Nursejati dari Jasa Marga menyoroti kepadatan di ruas tol, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang menyumbang sebagian besar volume lalu lintas harian.
“Kami terus mengupayakan peningkatan kapasitas dan penggunaan teknologi untuk mengelola kepadatan, seperti pengembangan control room dan optimasi jaringan jalan tol,” jelas Widiyatmiko.
Edison Siahaan dari Indonesia Traffic Watch menutup diskusi dengan penekanan pada pentingnya tata kelola lalu lintas yang terintegrasi.
“Lalu lintas adalah urat nadi perekonomian, dan kesemrawutan yang terus terjadi menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan dan penerapan sistem yang lebih profesional,” ujarnya.
Edison juga mengusulkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan penegakan hukum yang lebih efektif sebagai langkah-langkah awal untuk mengurangi kemacetan.
Diskusi ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk BRI Insurance, Jasamarga, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, PT Kalbe Farma, Entrasol, serta Hopeland Camp.
Para narasumber berharap agar diskusi ini dapat menjadi landasan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan solusi lalu lintas yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ( SDP )
