Di Laporkan Ke MKD, ini Tanggapan Aziz Syamsuddin

SIDIKPOST| Jakarta – Soal rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik, kini berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mempersoalkan pihak lain yang mengadukan dirinya ke MKD. Baginya itu adalah bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara.

“Wajar saja, selama semua ditempuh sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Kendati demikian meski dirinya dituding melanggar kode etik, Azis mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan dan tidak ada kepentingan.


Baca Juga

Polda Banten Dampingi Komisi 3 DPR RI, Distribusikan Bantuan Beras Dari Presiden RI Untuk Warga


“Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” kata Azis saat ditemui, Jumat (24/7).

Azis menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang

Terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang

Memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya

Apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan

Serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi

Sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di Fraksi masing-masing

Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik” ujar Azis.

Sebelumnya dilansir dibeberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung

Dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

“RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra

Dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya

Sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.

Jusuf Kalla Tinjau Baksos Donor Darah Alumni Akabri 95 Bima Cakti di Makassar

SIDIKPOST|Jakarta. Sabtu, 25 Juli 2020—–  Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Dr. Drs. H.M. Jusup Kalla meninjau pelaksanaan Bakti Sosial (Baksos) berupa Donor Darah

Dan penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) yang diselenggarakan oleh Alumni Akabri Angkatan 1995 Bima Cakti di Aula Makodim 1408/BS, Jl. Lanto Dg Pasewang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Jumat (24/7/2020).

Kedatangan Jusuf Kalla disambut oleh  Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya Sandra S.Sos

Ketua PMI Makassar Dr. H. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M.Si.,  Wadan Lantamal VI/Makassar Kolonel (P)  Baroyo, Staf Ahli Pangdam XIV/Hsn

Baca Juga


Para Alumni Akabri 95 beserta Istri dan mantan Menkumhan RI Hamid Awaluddin.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Alumni Akabri 95 Bima Cakti yang telah menyelenggarakan kegiatan donor darah.

Menurutnya, kegiatan donor darah ditengah pandemi Covid-19 ini sangat luar biasa karena setitik darah dapat menyelamatkan umat.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi contoh bagi tiap-tiap Angkatan Akabri. Semoga pula Alumni Akabri 95

Kedepan semakin kompak dan sukses selalu dalam mengabdi kepada masyarakat, Bangsa dan Negara,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada perwakilan Alumni Akabri Angkatan 1995 Bima Cakti.

Adapun hasil dari kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan 170 kantong darah, sedangkan 100 Alat Pelindung Diri diserahkan kepada Satuan Kesehatan TNI-Polri di wilayah Makassar. (*).


Autentikasi:
Tim Publikasi Panpus Akabri 1995, Kolonel Arm Edwin Habel, S.A.P., M.M.

Pemerintah Pastikan Insentif Bagi Industri Media Guna Atasi Dampak Covid-19

SIDIKPOST|Jakarta, Dewan Pers (24 Juli 2020) — Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif

Guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.


Baca Juga


Wartawan Layak Diberi Insentif Meliput Musibah Coronavirus

Covid 19,Ayu Kartini Ketua SMSI Kota Tangerang” Perusahaan Pers Lesu”

Dialog SMSI Pusat Bersama Mohammad Nuh dan Hatta Rajasa,Eksploitasi Wajah Baru Tak Terelakan


Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS)

Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).(*)

Presiden Ajak Pelaku Usaha UKM Tetap Optimis Hadapi Pandemi

SIDIKPOST|Kepala Negara juga mengajak para penerima bantuan untuk turut menyosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan terdekat_

Presiden Joko Widodo memahami sejumlah keluhan yang dirasakan oleh para pelaku usaha, utamanya mikro dan kecil, yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebagian besar mereka merasakan penurunan omzet penjualan selama masa pandemi ini.

Untuk itulah pemerintah memberikan bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha tersebut agar dapat tetap menjalankan usahanya.

Bertempat di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 Juli 2020,

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan modal kerja kepada 65 pelaku usaha mikro dan kecil yang berasal dari Kota dan Kabupaten Bogor.


Baca Juga


Presiden Jokowi Undang Sejumlah Artis ke Istana Negara, Minta Bantuan Sosialisasikan Protokol Covid-19

Terima Petani Pengunjuk Rasa di Istana, Presiden Jokowi Akan Tindaklanjuti Aspirasi Petani


Pembagian tersebut dilakukan dalam dua sesi terpisah sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan.

“Suasana dan situasi serta keadaan sekarang bukan situasi yang gampang karena adanya pandemi korona yang berimbas kepada ekonomi. Ini dialami semuanya tidak hanya oleh yang mikro

Mulai yang kecil, yang menengah, yang besar semuanya merasakan hal yang sama,” ujarnya di hadapan pelaku usaha mikro dan kecil yang hadir.

Keluhan bahkan sempat disampaikan langsung oleh salah satu pedagang kecil yang hadir.

Pandemi Covid-19 yang melanda ini membuat aktivitas perekonomian seakan-akan lumpuh dan memberatkan mereka.

“Pada saat pandemi sangat sulit. Semua kegiatan ekonomi seakan-akan berhenti.

Itu yang sangat riskan buat kami. Setelah masa PSBB ini agak sedikit naik, alhamdulillah tapi belum normal. Kita memang belum normal, tetapi kita harus berjuang,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Kepala Negara mengajak para pelaku usaha mikro dan kecil, serta seluruh pihak,

Untuk tidak berputus asa. Bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta yang diterima oleh masing-masing penerima tersebut diharapkan dapat meringankan beban mereka untuk kembali melanjutkan aktivitas ekonominya.

“Semoga ini bisa membantu Bapak/Ibu untuk menambah modal kerja yang dimiliki,” kata Presiden.

Selain itu, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19, Kepala Negara mengajak para pelaku usaha yang hadir untuk turut menyosialisasikan sekaligus menerapkan protokol kesehatan di lingkungan terdekat mereka.

Sebab saat ini pandemi yang telah melanda di setidaknya 215 negara di dunia tersebut belum berakhir.

“Saya titip juga kepada Bapak/Ibu sekalian kepada lingkungannya diajak untuk memakai masker, mencuci tangan setelah kegiatan,

Menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari pertemuan-pertemuan banyak orang karena memang pandemi ini belum berakhir,” tuturnya.

Untuk diketahui, pada bulan Agustus mendatang, bantuan modal kerja serupa yang diterima oleh 65 pelaku usaha mikro

Dan kecil tersebut juga akan diberikan bagi setidaknya 12 juta pelaku UMKM

Untuk dapat membantu mengurangi beban akibat pandemi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp381 miliar untuk kebutuhan tersebut.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan modal kerja tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. ( *).

Kasetpres: Presiden Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala

SIDIKPOST|Istana- Penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan sudah dilakukan dengan sangat ketat.

Setiap pengunjung mulai dari menteri hingga masyarakat yang akan bertemu Presiden Joko Widodo telah dipastikan melalui pemeriksaan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Demikian disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan persnya di halaman Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2020.


Baca Juga


Presiden Jokowi Tinjau Jaringan Reklamasi Rawa di Pulang Pisau

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 33 Perwira Tinggi TNI


Pada kesempatan tersebut hadir pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

“Yang pertama perlu kami tegaskan di sini, setiap pejabat, menteri, ataupun masyarakat yang akan bertemu dengan Bapak Presiden itu kami lakukan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Pertama adalah dilakukan rapid test, kedua tentunya kita mau mengenakan masker, ketiga adalah selalu menjaga jarak.

Di dalam istana pun, kursi dan tata letak meja dan kursi itu sudah dilakukan jaga jarak dan lainnya,” katanya.

Selain itu, Presiden beserta para perangkat yang melayaninya pun selalu melakukan tes kesehatan secara rutin.

Menurut Heru, hari ini Presiden dijadwalkan untuk melakukan tes kesehatan, termasuk di antaranya swab test.

“Kami menjaga Bapak Presiden selalu, dan sekali lagi hari ini adalah jadwalnya Bapak Presiden melakukan tes kesehatan,” imbuhnya.

Untuk para perangkat yang berinteraksi secara dekat dengan Presiden Joko Widodo

Pengecekan kesehatan berupa swab test maupun rapid test juga dilakukan secara berkala.

Selain itu, pergantian perangkat yang melayani Presiden Joko Widodo secara langsung juga dilakukan dengan rentang waktu 2 bulan sekali.

“Seminggu sekali, contohnya kami, saya dengan Pak Deputi dengan perangkat,

Tentunya dengan Pak Menteri Sekretaris Negara yang selalu setiap harinya bertemu Bapak Presiden, kami selalu rapid tiap hari.

Saya terakhir swab itu kemarin dan itu alhamdulillah hasilnya negatif.

Setiap hari, tiap pagi, kami dengan Pak Deputi yang berinteraksi dengan Bapak Presiden selalu rapid test,” jelas Heru.(*),

Update Hasil PCR dari SWAB Secapa AD, 201 Pasien Negatif

SIDIKPOST|Hasil Lab PCR dari swab LANJUTAN pasien di Secapa AD SAMPAI DENGAN pagi ini (SABTU 25 Juli 2020),

Ada 201 pasien LAGI yang dinyatakan NEGATIF.

Jadi dari TOTAL 1.308 pasien POSITIF Covid 19 di Secapa AD, pada pagi ini SUDAH berkurang 819 orang (atau 62.6% sudah menajdi Negatif)

Baca lagi Panglima TNI Mutasi Jabatan 329 Perwira Tinggi

MENJADI TINGGAL 489 orang (atau 37.4% masih Positif).

Dari 489 pasien POSITIF Covid 19 di Secapa AD tersebut, 10 masih dirawat di RS TNI AD Dustira, Bandung, sedangkan 479 lain-nya berada di Secapa AD (isolasi) tanpa keluhan apapun.


Brigjen TNI Nefra Firdaus
Kepala Dinas Penerangan AD

Purna Tugas Aparat Teritorial, Dandim Sambut 3 Prajurit Kodim Lamongan

SIDIKPOST|Lamongan,- Kedatangan 3 personel Kodim 0812/Lamongan usai mengemban tugas sebagai aparat teritorial, langsug disambut oleh Letkol Inf Sidik Wiyono.

             Selain ditugaskan di Kodam Pattimura, ketiga prajurit itu
juga ditugaskan di wilayah Kodam Cendrawasih dan Kodam Kasuari.

             Dandim 0812/Lamongan mengatakan jika ketiga prajurit itu,
telah berhasil membuktikan dharma baktinya sebagai prajurit TNI-AD,
khususnya Kodim Lamongan.


Baca lagi



             “Alhamdulillah, mereka menjalankan tugas tanpa melakukan
pelanggaran sedikitpun. Itu suatu kebanggaan,” ujar mantan Danyonif
Raider 500/Sikatan
ketika ditemui usai menyambut kedatangan prajurit
tersebut di Makodim. Jumat, 24 Juli 2020.

             Keberhasilan itu, pinta Dandim, merupakan suatu bekal
sekaligus pengalaman yang dinilai sangat berharga bagi seorang prajurit
ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh bangsa
dan negara.

             “Selanjutnya, mereka akan kita arahkan untuk mengikuti
konsolidasi, sekaligus berkoordinasi dengan staf terkait. Untuk
hasilnya, akan segera kita laporkan ke Komando Atas,” tegas Dandim. ( * ).


Autentifikasi

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono

Tergabung Dalam Posko Covid-19, Inilah Aktivitas Satgas Yonif 754 Kostrad Di Pintu Masuk Kabupaten Sarmi


SIDIKPOST|(Papua)—- Tak hanya menjaga keamanan Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad juga melakukan kegiatan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Sarmi.


Pada tempat yang terpisah Dansatgas Letkol Inf Dodi Nur Hidayat memberikan keterangan tertulisnya di kabupaten Timika Jum’at (24/07/2020)

ia menyampaikan bahwa selain kemananan Satgas juga terlibat dalam posko pencegahan Covid-19 yang tersebar di beberapa tempat. 


Baca Juga



“Seperti halnya di Kabupaten Sarmi, anggota setiap harinya bergantian berjaga dan membantu kegiatan posko pencegahan Covid-19, dimana mereka berjaga di pintu masuk Kabupaten Sarmi,” ujar Dansatgas.


Kegiatan yang dilakukan oleh Pos Bonggo ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh mereka bersama dengan berbagai. Instansi dan relawan yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi.


Sementara itu Serka Mislan selaku Danpos Bonggo mengatakan bahwa memang kegiatan ini dilakukan setiap harinya dan dilakukan secara bergantian.

“Kegiatan ini memang di lakukan secara bergantian dan terus menerus sambil memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk di Kabupaten Sarmi sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sarmi,” katanya.( *)



Autentikasi :Papen Satgas Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad, Letda Inf Rochmadian Perwira Putra

Penututupan MPLS SMPN 205 Jakarta Tahun Pelajaran 2020 /2021

Kepsek Toto Suharto, M.Pd. SMPN 205 jakarta

SIDIKPOST| JAKARTA- SMPN 205 Melaksanakan penutupan MPLS melalui sistem Dearink dihalaman sekolah yang di gelar rabu 15 juli 2020 beberapa hari yang lalu.

Acara penutupan MPLS peserta didik baru SMPN 205 Jakarta yang diawali dengan menyayikan lagu Indonesia Raya

Serta do’a pembuka sebagai bentuk kesuksesan dari kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Hj. Yohana selaku ketua komite SMPN 205 jakarta , H.Damanhuri, S.Pd.selaku kasatlak SMPN 205


Baca Juga



Para wakil dan staf, para guru dan pegawai tata usaha serta perwakilan para orang tua peserta didik MPLS SMPN 205 Jakarta.

trpisah,Toto Suharto, M.Pd, Kepala sekolah SMPN 205 Jakarta, menyampaikan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, (MPLS) juga dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan ” Ucapnya.( 25/7/2020)

tambahnya, Di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru

Anggota Polsek Sangasanga Ikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Dari Tim Polres Kukar

SIDIKPOST|KUKAR – Tingkatkan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Anggota Polsek Sangasanga mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum dari Tim Polres Kukar bertempat di ruang pertemuan Polsek Sangasanga , Jum’at (24/07/2020).

Hadir dalam kegiatan, Kabag Sumda Polres Kukar Kompol Kemis, Kapolsek Sangasanga AKP Zainal Arifin, Kasubbag Hukum Polres Kukar Iptu Slamet

Ps. Kasi Propam Aiptu Gunawan dan seluruh personil Polsek Sangasanga.


Baca Juga



Dalam sambutannya Kabag Sumda Polres Kukar Kompol Kemis mengatakan bahwa

kegiatan ini merupakan kegiatan dari Subbag Hukum Polres Kukar harap diiukti dengan seksama karena bagaiamanapun pasti bermanfaat.

“Ilmu ini sampai kapanpun akan bermanfaat bagi setiap anggota Polri, dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan huku

kita bisa mendapatkan pengetahuan baru serta harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi ini akan membuat personil Polsek Sangasanga lebih update tentang hukum,” tuturnya. ( *)

Sosialisasi dan Tes Urine, Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI-AD

SIDIKPOST|Surabaya,- Genderang perang terhadap narkoba dan narkotika
terus digaungkan oleh pihak TNI-AD.

             Beragam carapun dilakukan guna memberantas keberadaan zat
berbahaya itu, salah satunya sosialisasi hingga pengecekan urine yang
dilakukan secara acak dan mendadak di setiap Satuan TNI-AD.

             Pengecekan itu, kini terjadi di lingkungan Kodim Surabaya
Utara. Jumat, 24 Juli 2020 siang. Pengecekan itu, juga melibatkan pihak
BNNK Surabaya.


Baca Juga

Brigjen TNI Herman Perintahkan Prajurit Tekan Peningkatan Corona

Pangdam Brawijaya Bagikan Bantuan Partisi Pembatas ke Driver Ojek Daring dan Pangkalan


             “Status darurat narkoba harus menjadi pantauan kita semua,
tanpa terkecuali TNI. TNI, harus turun tangan ikut serta mengatasi
peredaran gelap narkoba dan narkotika,” ujar Kepala Staf Kodim, Letkol
Arh Drs Adnan.

             Kasdim menegaskan jika pihak TNI-AD, tak pandang bulu dalam
melakukan upaya pemberantasan zat berbahaya itu. Bahkan, sanksi pecat
secara tidak hormat pun diberlakukan oleh pihak Komando Atas bagi
prajurit yang terbukti menjadi pengedar maupun pengguna narkotika.
“Sanksinya, pecat dari kedinasan. Itu sanksi yang dikeluarkan oleh
pimpinan,” tegasnya.

             Alhasil, selama pengecekan urine berlangsung, tak ditemukan
satupun anggota Kodim yang terbukti positif menggunakan narkotika. Hasil
itu, sesuai dengan tes urine yang dilakukan oleh pihak BNNK. “Sudah,
semua hasilnya negatif. Ini menjadi kebanggaan bagi Satuan kami,”
pungkas Letkol Adnan.( *).


Autentifikasi

Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono

Kementan Himbau Potong Hewan Kurban Harus Sesuai Prosedur

SIDIKPOST|Jakarta ——-Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan penyesuaian pelaksanaan Idul Adha dengan melakukan pemotongan hewan kurban secara aman di tengah pandemi covid-1

Penyesuaian itu salah satunya dengan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 114 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan I Ketut Diarmita mengatakan bahwa secara garis besar kebijakan tersebut

Sudah mengatur upaya penyesuaian pelaksanaan new normal dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan

Seperti diketahui, Kementan juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dalam situasi pandemi Covid 19.

“Dalam pelaksanaan kurban tahun ini kita harus memperhatikan tiga pokok yaitu kesehatan dari hewan yang akan di kurbankan

Proses penyembelihan dan distribusi daging kepada yang membutuhkan,” ujar Diarmita dalam acara Tani On Stage yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Selasa (21/7).


Baca Juga


Mabes TNI Terima 20 Ekor Sapi Hewan Kurban

Polres Metro Jakarta Timur Berhasil tangkap Tiga Pengeroyok Polisi di Cakung


Menurut Ketut, sesehatan hewan menjadi persyaratan utama yang harus dicermati dalam pelakasanaan pemotongan.

Kesehatan hewan, kata dia, sangat penting mengingat banyak sekali penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.

“Dihimbau kepada masyarakat yang ingin berkurban agar membeli hewan kurban yang sehat di tempat-tempat penjuaalan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah

Dalam hal penyelenggaraan hewan kurban harus memperhatika ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban,” katanya.Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas dan informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri memastikan

Bahwa masyarakat dapat menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha dengan lancar,Meski harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada.

“Hari ini kita mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan protokol pemotongan hewan kurban. Insya Allah semua bisa berjalan lancar dan aman,” katanya.

Disisi lain, pemerintah juga terus melakukan penjagaan terhadap kebutuhan bahan pokok serta menjamin ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dengan baik. Lebih dari itu.

para petani tetap melakukan produksi meski dalam situasi pandemi.

“Untuk pertanian kami memastikan petani tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, kedua distribusi bahan pangan

Dan konsumsi masyarakat juga tetap tersedia. Kemudian yang ketiga di kantor Kementan tetap bekerjasa seperti walau harus mematuhi protokol kesehatan,” tutupnya. ( *).