SIDIKPOST| Dalam Rangka Ulang Tahun KAI yang ke 12 Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia(KAI) berdiri pada tanggal 30 mei 2008,melalui
hasil kongres Advokat Indonesia yang dihadiri oleh 3000 Advokat di tambah ribuan dukungan tertulis dari Advokat yang tidak bisa hadir di arena kongres.
Pada moment Ulang Tahun yang ke 12 ini KAI sebagai organisasi Advokat yang diantara Misi Perjuangannya, antara lain: Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan; Hak Asasi Manusia; Turut Aktif
dalam Pembangunan Hukum Nasional serta Menegakkan Supremasi Hukum Indonesia, maka dengan iniDPP KAI menyampaikan PERS RELEASE Sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Salah satu Prinsip yang dianut bangsa Indonesia dalam bernegara adalah Prinsip NegaraHukum. Bagaimana perkembangan wajah Hukum, dan Penegakan Hukum di Negara kita saat ini,sungguh sangat memprihatinkan,jauh dari harapan.Kita tidak dapat menutup mata atas kelemahaPenegakan Hukum di Negara kita saat ini. Sebagain masyarakat tidak percaya dengan Hukum,denganPengertian tidak mempercayai aparat penegak Hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara,
karena seringnya terungkap proses Hukum dan Putusan Pengadilan yang kontroversial, jauh dari rasakeadilan, tumpul keatas, tajam kebawah. Penegakan Hukum yang hanya mengutamakan pemenuhan
prosedural yang tidak menyentuh keadilan Substantif. Bagi Sebagian besar Masyarakat, keadilanmenjadi barang mahal yang sulit dijangkau, seperti dalam perkara Pidana Umum maupun Narkotika.
Dalam perkara Narkotika mayoritas pelaku pemakai yang idealnya tuntutannya/Putusannya harusdirehab tetapi dihukum penjara yang berakibat penuh sesaknya penjara saking banyaknya pelaku
pemakai yang dihukum. Sementara pelaku pemakai dari kalangan Selebritis atau orang-orang terkenalebih banyak dihukum untuk direhab, disini terlihat perbedaan penaganan perkaranya oleh pihak aparat
hukum terkait .
Disisi lain, aroma Penegakan Hukum yang diskriminatif terasa semakin menyengat,jika pihak yang melanggar hukum adalah pihak yang dekat dengan kekuasaan. Proses hukumnyaberjalan sangat lambat dan berputar – putar yang tidak jarang prosesnya berhenti tidak tau rimbanya,sebaliknya jika pelanggar dari masyarakat yang kritis maka sekecil apapun perkaranya akan diproses dengan super cepat, ini terlihat dalam penaganan dan penerapan Undang-Undang ITE. Jika keadaan
ini dibiarkan , kepercayaan rakyat terhadap Hukum akan runtuh dan dapat membahayakan stabilitas Negara kita.
Sehubungan dengan apa yang digambarkan tersebut, maka dengan ini KAI menghimbau kepada semua Lembaga Negara baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan semua stageholder yang terkait dengan Pranata Hukum seperti para Organisasi Advokat, Para Profesor Hukum untuk menjaga
dan mengawal eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum. Untuk mewujudkan cita-cita Negara Hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang dapat menciptakan
keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, memerlukan pula dukungan luas dari semua komponen Bangsa.
Kondisi Bangsa kita dan dunia saat ini, sedang berjuang melawan Pandemi Covid-19. Masyarakat kita yang terkena wabah ini lebih kurang 30.000 orang, yang sembuh lebih kurang 10.000 orang dan yang meninggal lebih kurang 2000 termasuk para Dokter dan Perawat. Bersama ini KAI mengucapkan Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya atas korban yang meninggal, dan Penghargaan yang tinggi atas Perjuangan Para Dokter dan Tenaga Medis.
Dalam situasi dan kondisi wabah Covid-19 ini Presiden
telah mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan KeuanganNegara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Harapannya PERPU tersebut adalah untuk melindungi nyawa Rakyat termasuk didalamnya Tenaga Medis dari wabah Covid-19, namun kenyataan PERPU tersebut titik konsentrasinya lebih pada penyelamatan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (darurat ekonomi).
Yang membuat kita prihatin atas terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020 tersebut, karena banyak melanggar ketentuan UUD 1945. PERPU tersebut mencabut kekuasaan Lembaga Negara, Lembaga Kehakiman, DPR, dan BPK. Ketentuan pada Pasal 27 dan Pasal 28 PERPPU No.1 Tahun 2020 tersebut telah mengkebiri fungsi dan kewenangan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, yakni :
Kekuasaan Kehakiman yang merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna Menegakkan Hukum dan Keadilan.Kewenangan DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Perubahan APBN.
Kewenangan BPK untuk memeriksa Pengelolaan Keuangan Negara.
Dengan PERPPU ini Kekuasaan Presiden dan jajaran Eksekutif dibawahnya seperti Menteri Keuangan dan Lembaga-Lembaga Keuangan seperti BI , OJK, dan KKSK terlihat begitu berkuasa. Mereka mendapat Perlindungan Hukum dan Hak Imunitas dari tuntutan Pidana, Perdata, dan TUN. PERPPU ini terlihat tidak menghormati Prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum yang memberikan Kedudukan dan Persamaan Didepan Hukum dan PERPPU ini juga bertentangan dengan semangat Pemberantasan Korupsi.
Kita semakin menjadi prihatin karena DPR telah menyetujui PERPPU ini menjadi UndangUndang. Dengan demikian DPR telah sepakat dan menyetujui terhadap PERPPU tersebut, yang tentunya
DPR secara tidak langsung telah menyetujui terhadap isi PERPPU yang telah melanggar UUD 1945 tersebut, termasuk mengamputasi Kewenangan DPR dibidang pembahasan Perubahan Anggaran APBN.
Berkenaan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut diatas dan dalam rangka memperjuangkan Tegaknya Negara Hukum Indonesia, maka DPP KAI menyampaikan pandangan dan pemikiran sebagai
berikut :
Pertama : KAI mendukung Perjuangan Para Tokoh Nasional dan LSM yang telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap PERPPU No. 1 Tahun 2020 dan yang akan mengajukan Judicial Review terhadap PERPPU No.1 Thun 2020 yang telah
disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang.
Kedua : Agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Judicial Review terhadap PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang tersebut,betul-betul menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga dan PengawalKonstitusi dan menghindari serta menolak segala bentuk Intervensi dari pihak manapun.
Ketiga : Agar Para Menteri dan Instansi Pemerintah dibidang Hukum harus berani memberikan masukan kepada Presiden, setiap Presiden mengeluarkan PERPU agar Presiden terhindar dari pembuatan PERPPU yang melanggar Konstitusi.
Keempat : Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mengajukan dan membahas Revisi beberapa Undang-Undang, yakni :
Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tersebut dalam penerapannya diduga sering terjadi diskriminasi serta menjadi sarana secara tidak langsung untuk membungkam kebebasan berpendapat Warga Indonesia.
Undang-Undang Narkotika. Penerapan Undang-Undang Narkotika tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bahkan Pelaku Tindak Pidananya semakin massif yang berakibat Rutan dan Lapas menjadi penuh sesak.
Undang-Undang Advokat. Profesi Advokat membutuhkan Revisi Undang-Undang Advokat, mengingat Undang-Undang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia Advokat saat ini. Komisi III DPR Periode 2009 s/d 2014 diakhir masa tugasnya sudah pernah membahas RUU
Revisi Undang-Undang Advokat yang berlaku saat ini. Namun Revisi UndangUndang Advokat tersebut tidak sempat tuntas dibahas karena infonya hanya 1 Pasal saja yang belum disepakati, yakni mengenai Dewan Advokat
Kelima : Mendesak agar POLRI dalam menangani perkara-perkara tertentu dan bernuansa politis seperti Perkara Makar, Perkara Kerusuhan di Jakarta seperti Perkara Kerusuhan didepan BAWASLU pasca diumumkannya hasil Pilpres oleh KPU, memberikan kesempatan kepada Tersangkanya untuk dikunjungi keluarga dan Pemeriksaan BAP nya didampingi oleh Penasihat Hukum/ Lawyer yang ditunjuk oleh Tersangka/keluarganya sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Hal ini diperlukan untuk menghindari kecurigaan adanya dugaan tekanan fisik maupun psikis selama Tersangka ditahan. Hal ini diperlukan untuk menjaga citra POLRI yang professional dan citra Negara kita sebagai Negara Hukum.
Disamping itu KAI juga menghimbau agar pihak POLDA Jogja melakukan pengusutan atas dugaan Intimidasi dengan Tuduhan Makar dan ancaman pembunuhan terhadap Panitia Diskusi Mahasiswa
Constitutional Law Society dan Profesor Hukum Tata Negara Nikmatul Huda sebagai calon pemateri dengan judul Diskusi “Meluruskan Persoalan Pemecatan Presiden Ditengah Pandemi ditinjau dari sistim Ketatanegaraan”. Dengan Intimidasi tersebut berakibat acara diskusi tersebut menjadi batal. Tindakan Intimidasi tersebut telah merusak aturan Kebebasan Mimbar Akademis yang berlaku di Negara kita.
Keenam : Mendesak agar Kejaksaan Agung yang sedang menangani Perkara Dugaan korupsi Besar di PT. Asuransi Jiwasraya melakukan penyidikan dengan Profesional, terbuka,dan menindak siapapun yang terlibat dalam Perkara tersebut. Kejaksaan Agung harus
berani menolak seandainya ada pihak-pihak yang melakukan Intervensi terhadap penyidikan Perkara Korupsi di PT. Jiwasraya tersebut. (*)
