SIDIKPOST| Kukar – Polres Kutai Kartanegara bersama Polda Kalimantan Timur menunjukkan komitmen nyata dalam merespons aspirasi masyarakat adat yang menggelar aksi damai di depan Mapolres Kutai Kartanegara, Senin (25/8/2025). Ratusan masyarakat adat tersebut menyuarakan keresahan terkait praktik ketidakadilan yang mereka alami akibat permasalahan dengan PT Budiduta Agromakmur (BDAM).
Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, turun langsung memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Kukar dan perwakilan masyarakat adat. Dalam forum tersebut, Kapolda menekankan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah serta menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan jalur dialog.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama. Namun, di saat yang sama, kami juga harus memastikan aspirasi masyarakat adat tersampaikan dan mendapatkan perhatian serius,” tegas Irjen Pol Endar.
Peran Polres Kukar di Bawah Pimpinan Baru
Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Khairul Basyar, yang baru saja menjabat, menyatakan keseriusannya dalam mengawal proses penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, kepolisian siap menjadi mediator agar persoalan dapat ditangani dengan adil dan transparan.
“Kami akan mengawal setiap tahapan penyelesaian hingga tuntas, dengan tujuan mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan,” ujar Kapolres Kukar.
Upaya Dialog dan Penyelesaian Berkelanjutan
Melalui koordinasi intensif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, diharapkan lahir solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak. Langkah ini tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat.
Dialog terbuka dan pendampingan berkesinambungan menjadi strategi utama Polres Kukar dan Polda Kaltim, demi memastikan bahwa keresahan masyarakat adat mendapatkan jawaban yang konkret. (*)
