SIDIKPOST | Soetta— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberangkatkan 1.138 siswa atau praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk mempercepat proses pemulihan pemerintahan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Pemberangkatan dilakukan dalam tiga kloter, dengan kloter pertama sebanyak 413 praja diberangkatkan lebih dulu.
Sementara itu, sisa praja akan menyusul pada Minggu pagi, dan seluruh personel dijadwalkan lengkap berada di Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penugasan praja IPDN ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang sempat terganggu akibat bencana.
“Jadi, totalnya 1.138. Yang tanggal 5 nanti, Insyaallah nanti sudah lengkap ada di sana,” kata Tito.
Berdasarkan laporan Rektor IPDN Halilul Khairi, terdapat enam praja yang tidak diberangkatkan karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Sejumlah praja diketahui menunjukkan gejala penyakit, termasuk dugaan demam berdarah.
Tito menegaskan, sebanyak 1.132 praja yang diberangkatkan akan difokuskan membantu proses pemulihan pemerintahan daerah, terutama di lingkungan pemerintahan kabupaten. Para praja dibekali berbagai peralatan seperti sekop dan cangkul untuk membantu membersihkan lumpur yang masih menggenangi kantor kabupaten dan sejumlah fasilitas pemerintahan lain.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih: sekop ya, kemudian cangkul,” ujar Tito.
Tidak hanya itu, praja IPDN juga akan membantu aparatur setempat dalam memulihkan layanan publik hingga tingkat desa. Tito menyebut, terdapat lebih dari 200 desa yang pelayanan publiknya belum berjalan normal, termasuk layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) dan pelayanan dasar lainnya.
“Lebih dari 200 di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” lanjutnya.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Namun, apabila kondisi lapangan masih memerlukan dukungan personel, masa tugas dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Tito menyampaikan bahwa penugasan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN), sekaligus melatih praja menghadapi persoalan riil pemerintahan di lapangan.
“Kita anggap ini adalah sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata. Kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah,” tegas Tito.
Ke depan, apabila kondisi pelayanan publik di Aceh Tamiang sudah kembali pulih, para praja IPDN ini juga berpeluang ditugaskan ke wilayah kabupaten tetangga yang masih membutuhkan tambahan tenaga untuk percepatan pemulihan.
Penulis : Anton Teef
Editor : Redaksi
