SIDIKPOST | Jakarta.- Diskusi Bertajuk Mencari Pemimpin Sejati Melalui Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) menjadi tumpuan harapan akan PERUBAHAN tata kehidupan yang lebih baik.
Sejumlah tokoh, Raja, Sultan, Pemangku Adat, Budayawan, dan pelaku Seni Budaya Indonesia kini memiliki harapan baru.
harapannya akan muncul Pemimpin yang Mampu melakukan REKONSTRUSI NUSANTARA Menuju Indonesia Masa Depan.
Pilpres 2019 dapat melahirkan Pemimpin Indonesia yang PEDULI KEBUDAYAAN. Pasalnya banyak pihak menilai bahwa pembangunan yang terjadi belakangan ini mengalami semacam defisit kelembaban.
Terlalu kering kalau pembangunan itu hanya pencapaian-pencapaian atau ambisi yang bersifat material. Penyebab dari keringnya pembangunan itu karena tidak menjadikan KEBUDAYAAN sebagai fundamen PEMBANGUNAN.
Demikian terungkap dalam Diskusi bertajuk “Mencari Pemimpin Sejati Indonesia” yang dihadiri Raja, Sultan, Pemangku Adat, budayawan, cendekiawan dan Pelaku Seni dari Solo, Yogya, Medan, Sumbar, Jepara dan Jawa Barat di Solo Paragon Residence Hotel, Solo, Jawa Tengah.
“ Kita berharap, masyarakat Indonesia jangan membeli ”kucing dalam karung”. Pemilih perlu mencari informasi lengkap tentang calon Presiden dan Wakil Presiden, baik dari surat kabar, internet, maupun media lain,” kata Sultan Jepara, KGPH Eko Gunarto Putro, MM.
Menurut Kangjeng Eko, Rakyat jangan terbius karisma sebab kita tidak sedang mencari ’Indonesian Idol’, tetapi pemimpin ideal buat bangsa ini. Untuk itu, Indonesia membutuhkan Calon Presiden memiliki pemahaman INTEGRASI BUDAYA.
Sehingga pembangunan dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif dan hal-hal yang sangat penting dalam kebudayaan. “Yaitu norma, nilai-nilai, moralitas, etika dan lain-lain,” kata Sultan Jepara itu.
Budayawan Solo
Dalam kaitan itu, Budayawan Solo, DR. Mufti Raharjo, MM mengatakan bahwa satu dian cita-cita kebudayaan adalah merancang pendidikan untuk menghasilkan warga negara yang mempunyai visi mengenai kebaikan tertinggi bagi kehidupan bersama.
Entah itu dalam pendidikan, seni, ilmu, politik, ekonomi, maupun hukum.
Nah bagaimana memasukkan visi kebudayaan dalam kebijakan negara? Kata Mufti Raharjo tentu membutuhkan Presiden yang CERDAS BUDAYA, sehingga berani mengambil kebijakan-kebijakan yang Berbudaya.
Tak cukup hanya membangun pusat-pusat kebudayaan di wilayah desa dan perkampungan
Butuh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebudayaan Indonesia yang multikultural ini.
Kebijakan yang terkreasikan harus tepat dengan karateristik setiap wilayah dan nilai sosial budaya yang melekat di sana.
“Dengan begitu pembangunan fisik maupun manusia di semua wilayah tidak lagi timpang. Desa bukan lagi ruang luas yang sunyi, dia justru akan menjamin kehidupan ekonomi sekaligus kehidupan budaya masyarakat. Sedang kota bukan lagi tumpuan harapan semua orang, sehingga menyedot arus urbanisasi tak terkendali,” pungkas Mufti Raharjo.
( SDP)
