SEBUAH PENGANTAR
Kisah yang saat ini ada di hadapan anda bukan berasal dari kemarahan, tetapi dari kegelisahan yang berlangsung lama. Kegelisahan yang tumbuh pelan di antara kegiatan mencipta laporan harian, patroli lapangan, dan meja-meja yang di penuhi cangkir kopi hitam untuk menghangatkan diskusi para aparatur sipil negara di sebuah kota madya yang selalu bangga menyebut dirinya sebagai kota industri.
Di kota madya dengan penetapan Penghasilan buruh industri Upah Minimum sebesar Rp 5.399.000, tetapi disisi lain ada aparatur penuh waktu yang bekerja maksimal menerima penghasilan hanya sekitar Rp 3.100.000. dengan jumlah Selisih Rp2.299.000, hal tersebut bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan jarak antara standar hidup dalam standar minimum dan kenyataan hidup sebagian pegawai Aparatur Sipil negara di lapangan. Hal tersebut menjadi ruang sunyi yang jarang dibahas dalam pidato-pidato resmi, tetapi terasa nyata dalam percakapan sehari-hari.
Melalui tokoh Bumi, Cak IIP, Kang Ibay, dan Erdan, Kisah Cerita ini mencoba melukiskan sebuah ironi, ketika sebuah sistem pemerintah menuntut kinerja disiplin, penuh loyalitas dan integritas dari pegawai rendahnya, namun belum bisa menghadirkan keadilan yang sepadan untuk kesejahteraan mereka. Mereka bukan dari kelompok pemberontak, apalagi para pembenci kekuasaan. Mereka hanya pegawai pemerintah yang memiliki golongan rendah yang terus menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, sambil mempertanyakan dengan logika, data dan fakta, apakah sistem pemerintahan hari ini telah berjalan adil?
Kisah ini tidak dimaksudkan sebagai serangan personal terhadap individu tertentu, hanya menjadi kritik terhadap kebijakan dan pola prioritas serta terhadap keberanian dalam memimpin. Sebab dalam tata kelola pemerintahan, angka-angka yang menjadi rencana anggaran bukan sekadar hitungan teknis. melainkan cerminan nilai dan keberpihakan.
Sebagaimana dikatakan seorang filsuf politik John Rawls, bahwa “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial.” Jika keadilan goyah di dalam tubuh sebuah institusi itu sendiri, maka pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat pun perlahan ikut tergerus.
Semoga kisah ini dibaca bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai sarana dan ajakan berpikir. Bukan sebagai tudingan, namun sebagai undangan untuk berbenah, Karena mencintai sebuah kota tidak berarti menutup mata terhadap ketimpangan dan ketidakadilannya. Justru sebaliknya, kritik merupakan bentuk tanggung jawab moral agar kota madya dapat tumbuh tidak hanya dalam beton, perkembangan industri serta investasi, tetapi juga dalam keadilan, kesejahteraan dan martabat manusia.
Akhirnya, semoga kisah cerita ini menjadi pengingat bahwa ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya pada tingginya gedung, banyaknya industri dan besarnya angka investasi, melainkan pada seberapa adil ia memperlakukan orang-orang yang bekerja untuknya setiap hari.
WARUNG KOPI DAN ANGKA YANG MENAMPAR
Langit mendung di Kota Industri siang itu ketika Bhumi berdiri di tepi jalan protokol sambil memandangi baliho besar bergambar senyum Walikota, “Bersama Kita Wujudkan Kota Industri yang Sejahtera.”
Wirabhumi biasa di panggil Bhumi tersenyum tipis, “Sejahtera itu angka atau hanya selogan di spanduk?” gumamnya.
Tidak jauh darinya, Cak IIP yang sedang sibuk mencatat laporan kegiatan penertiban dari pagi. Sementar Kang Ibay juga sedang mengecek tablet dinas yang layarnya agak buram, di sudut kiri dan Erdan, dengan beberapa map di tangan dan menatap arus kendaraan yang selalu padat dan tidak pernah sepi.
Mereka Merupakan pegawai ASN PPPK penuh waktu yang bertugas di lapangan menjaga ketertiban, ketentraman, serta keamanan masyarakat kota madya yang dielu-elukan sebagai kota industri penyangga ibu kota.
Kota madya dengan kebijakan pemimpinnya saat ini, membayar buruh dengan menaikan UMK sebesar Rp 5.399.000, sedangkan kebijak membayar pegawai pemerintah ASN yang bertugas sebagai pelayan masyarakat hanya Rp3.100.000, hal ini terlihat jelas Selisihnya nominalnya sebesar Rp2.299.000, atau Sekitar 42 % di bawah standar upah minimum kota sendiri.
Setelah melaksanakan patroli siang, mereka biasa berhenti di warung kopi kecil dekat kantor pos jaga untuk beristirahat. Di depan warung terdapat Meja kayu panjang yang mulai rapuh. Cangkirnya terlihat kusam dan tidak benar-benar bersih, nanun di sanalah pikiran mereka lebih jernih daripada ruang rapat ber-AC.
Bhumi mulai membuka percakapan, “UMK kota madya untuk buruh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu, sedangkan Kita hanya tiga juta seratus ribu, Artinya kita ini pegawai Aparatur negara yang hidup di bawah standar hidup minimum kota.”
Kang Ibay sambil tertawa pelan, “Kalau server komputer error, saya bisa jelasin sumber penyebabny, Tapi kalau negara error, siapa yang sumber masalahnya?”
Cak IIP sambi menyeruput kopi menjawab, “Dewan kota bilang anggaran daerah terbatas dan pengajuan tidak di setujui kementerian karena pejabat eslonnya gak mau kesejahteraannya menurun atau tunjangannya di potong.”
Erdan menoleh sambil mengangkat alis, “Terbatas untuk siapa dan karena apa?”
Lalu suasa Hening……
Kemudian Bhumi mengeluarkan kertas lipat dari sakunya, “APBD kota madya tahun ini naik, Belanja dinas ikut naik, Belanja kegiatan hiburan dan festival naik, Tapi untuk tambahan penghasilan kita stagnan.”
Ia mengetuk meja pelan, “Masalahnya bukan tidak ada uang, tapi sepertinya kinerja kita tidak menjadi prioritas.”
Mereka mengingat kejadian hari itu, ketika mereka baru saja melaksanakan ketertiban serta membubarkan pedagang yang melanggar aturan zonasi, “Maaf Pak, kami hanya menjalankan peraturan pemerintah,” kata Erdan kepada seorang pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.
Kembali Di meja warung kopi, Kang Ibay berbisik lirih, “Lucu ya, Kita menegakkan peraturan daerah dengan upah di bawah UMK buruh Industri. Tapi untuk kita sendiri, aturan itu seperti tidak berlaku.”
Cak IIP tersenyum sambil berkata, “Negara ini seperti seorang ayah yang menyuruh tetangga memberi makan anaknya dengan layak, tapi anaknya sendiri disuruh sabar karena makanan yang jauh dari layak.”
Bhumi menatap jauh ke jalan, “John Rawls bilang, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Kalau institusinya saja tidak adil pada pegawainya, bagaimana rakyat mau percaya?”
Dengan menggeser gelas kopinya, Erdan menambahkan, “Transparansi itu bukan cuma soal membuka data, Tapi soal membuka nurani.”
Empat Kepala Pegawai Aparatur Sipil negara, Empat Peran, Bhumi merupakan analis lapar, Ia membaca angka seperti membaca peta konflik, “Selisih 2,29 juta itu bukan angka kecil, Itu biaya kontrakan 2 bulan hampir lunas, Itu biaya sekolah anak dan biaya hidup layak.”
Cak IIP yang mempunyai jaringan DPRD kota madya. Ia tahu percakapan di balik pintu rapat, “Ada yang bilang, kalau kita naikkan TPP nanti akan defisit. Tapi waktu bahas renovasi gedung yang masih bagus, pengadaan kendaraan dinas dan acara-acara hihuran, semua sepakat.”
Kang Ibay, yang merupakan ahli IT, sering melihat pemborosan digital, “Sistem e-government itu mahal, Tapi data kesejahteraan pegawai tidak pernah jadi prioritas yang ada terus menindas.”
Erdan, pemerhati informasi publik dengan santai berkata, “Saya pernah minta rincian belanja pegawai dan pengadaan serta kegiatan dinas. Jawabannya? ‘Sedang direkap.’ Sudah hampir setengah tahun.”
“Menurutmu, Walikota tahu tentang itu?” tanya Kang Ibay.
Bhumi menjawab dengan tenang, “Kalau tahu dan hanya diam, untuk apa, karen ini masalah keberanian, tapi Kalau tidak tahu, itu jadi masalah kepemimpinan.”
Cak IIP menimpali, “Politik itu setahun merupakan seni kemungkinan, Tapi sering dipakai sebagai seni menghindar.”
Erdan tersenyum pahit, “Sejarah tidak pernah mencatat pejabat yang pandai menjaga kursi, Sejarah hanya mencatat mereka yang berani kehilangan kursi demi keadilan.”
“DI KOTA INDUSTRI, KESEJAHTERAAN TANPA SOLUSI”
Kota madya yang juga kota Industri begitu Ironis, Kota ini tumbuh dengan cepat mulai dari bangunan hotel-hotel berbintang hingga Gedung bertingkat menjadi kantor-kantor perusahaan, Investasi masuk dan Pajak meningkat.
Akan tetapi fakta yang terjadi dan tidak bisa di bantah pihak manapun, di balik gemerlap itu, ada pegawai Aparatur negara yang bertugas dilapangan dan bekerja dengan gaji di bawah UMK, mereka Sebagian mencari pekerjaan sampingan mejadi ojek online, berdagang dan Sebagian hidup lagi hidup dari cicilan dan utang.
Richard Sennett pernah menulis, “Ketidakamanan ekonomi merusak martabat pekerja.”
Bhumi kembali menatap teman-temannya, “Kalau martabat aparatur negara rusak, pelayanan publik juga ikut retak.”
Kritik yang Tidak membenci, Tapi Perduli, Mereka tidak membenci kota ini dan Mereka menjaganya setiap hari. Mereka tidak membenci pemimpinnya, tapi Mereka hanya kecewa pada kebijakan yang tidak berpihak bahkan terasa menindas.
“Solusinya ada,” kata Bhumi dengan serius.
“Pertama, harus ada realokasi anggaran nonprioritas, Audit perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, Festival-Festival serta hiburan”
“Ke dua,” lanjut Kang Ibay, “Buat sistem dashboard publik, Tampilkan selisih penghasilan PPPK dengan UMK secara terbuka.”
“Ke tiga,” sambung Cak IIP, “Naikkan TPP bertahap sampai minimal setara UMK, Satu sampai dua tahun anggaran cukup.”
“Ke empat,” tutup Erdan, “Libatkan publik dan Biarkan rakyat tahu bagaimana anggaran dikelola.”
Senja pun turun perlahan. Lampu jalan menyala satu per satu. Bhumi berdiri, merapikan seragamnya, “Kita ini bukan minta lebih, Kita hanya minta setara dengan standar yang kota madya ini tetapkan sendiri.”
Cak IIP tersenyum, “Kadang yang paling radikal itu bukan revolusi, Tapi konsistensi pada prinsip keadilan.”
Kang Ibay mematikan tabletnya, “Negara perlu update sistem. Versi keadilan 4.0.”
Erdan menatap baliho besar di kejauhan, “Pemimpin sejati bukan yang meninggalkan gedung tinggi, Tapi yang meninggalkan kebijakan adil.”
Mereka kembali berjalan menuju pos jaga, Menjadi aparatur negara yang tertib, seperti biasa dan Di kota industri yang sibuk, penghasilan jauh di bawah angka lima juta serta Menunggu hari ketika keadilan bukan lagi sekadar slogan di baliho, melainkan angka nyata di slip gaji mereka.
EPILOG : APARATUR NEGARA YANG TERABAIKAN
Malam pun datang secara perlahan di Kota Industri. Lampu-lampu jalan, gedung dan pabrik-pabrik menyala seperti bintang buatan manusia. Jalanan masih terus sibuk, truk-truk besar melintas membawa hasil produksi yang nilainya mungkin setara dengan ratusan kali gaji mereka. Bhumi berdiri di pos jaga, memandangi kota yang mereka rawat setiap hari.
“Lucu ya,” katanya pelan, “kita menjaga ketertiban kota yang katanya maju, tapi hidup kita sendiri belum tentu tertib secara ekonomi.”
Cak IIP tersenyum samar, “Di ruang rapat, mereka bicara stabilitas fiskal, tetapi Di lapangan, kita bicara stabilitas dapur.”
Kang Ibay menambahkan, “Server kota ini mungkin stabil, Tapi sistem keadilannya masih belum di instal.”
Erdan menatap ke arah gedung pemerintahan yang berdiri megah, “Transparansi tanpa keberanian itu hanya pencahayaan, Terang, tetapi tidak menghangatkan.”
Angin malam berhembus pelan menghampirinya Mereka yang sedang kebingungan mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka sedang merencanakan perlawanan, Tidak pula makar. Mereka hanya ingin satu hal sederhana, keadilan yang konsisten dengan angka yang pemerintah tetapkan sendiri.
UMK kota madya sebesar Rp 5.399.000 bukan angka khayalan. Itu standar hidup minimum kota, Jika buruh swasta wajib mendapatkannya, mengapa aparatur negara justru hidupnya jauh dari kata sejahtera?
Bhumi menarik napas panjang, “Negara tidak runtuh karena kritik,” katanya. “Negara runtuh karena ketidakadilan yang dibiarkan.”
Cak IIP menimpali, “Dan pemimpin tidak gagal karena diserang, tapi Pemimpin gagal ketika memilih aman daripada benar.”
Mereka tahu, perubahan tidak lahir dari amarah semata, Ia lahir dari konsistensi, data dan keberanian moral.
Solusi sudah mereka susun agar bisa menjadi pertimbangan pimpinan dan Dewan kota:
- Realokasi anggaran nonprioritas.
- Penyesuaian TPP bertahap hingga minimal setara UMK kota madya.
- Transparansi belanja publik.
- Kontrak politik yang bisa ditagih rakyat.
Semua itu bukan utopia, Hanya soal kemauan, Seperti kata Mahatma Gandhi, “Ukuran sejati dari setiap masyarakat dapat ditemukan dalam cara ia memperlakukan anggota yang paling rentan.”
Dalam konteks kota madya, yang rentan bukan hanya rakyat kecil di pasar atau buruh di pabrik, tetapi juga aparatur negara yang bertugas di lapangan, mereka berdiri setiap hari menjaga ketertiban.
Malam semakin larut, Empat pegawai aparatur itu kembali menyusuri trotoar, memastikan tidak ada keributan, tidak ada pelanggaran, tidak ada kekacauan dan Mereka tetap profesional, disiplin serta Tetap setia pada sumpah jabatan.
Karena bagi mereka, mencintai kota ini tidak berarti berhenti mengkritiknya. Di bawah baliho besar bertuliskan “Demi Sejahtera Bersama”, mereka berjalan dengan tenang. Mungkin hari ini penghasilan mereka masih berada jauh di bawah angka lima juta, Tapi suara mereka telah melampaui angka.
Dan sejarah seperti biasa, tidak akan mengingat siapa yang paling lama duduk di kursi kekuasaan, melainkan siapa yang paling berani memperjuangkan keadilan ketika ketimpangan menjadi kebiasaan.
Kota Industri itu tetap berdiri megah, Akan tetapi, suatu hari nanti, jika keadilan benar-benar ditegakkan, ia akan berdiri bukan hanya karena gedung-gedungnya tinggi, melainkan karena para aparatnya tak lagi diabaikan.
=======TAMAT=====
ARDHI MORSSE, SABTU 14 FEBRUARI 2026
