SIDIKPOST | Jakarta — Pembangunan menara setinggi 25 meter oleh sebuah perusahaan tower di atas rumah milik RF di kawasan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, menuai keberatan dari tetangganya.
Menara yang dibangun di atas rumah yang disewa perusahaan tersebut hanya berjarak sekitar 1 meter dari rumah tetangga, dengan total ketinggian 25 meter, sehingga dianggap berpotensi membahayakan keselamatan warga sekitar.
Menurut keterangan salah satu tetangga, pembangunan awalnya diinformasikan akan dilakukan di sisi kiri rumah RF, yang tidak berbatasan langsung dengan rumahnya.
Namun, menara tersebut ternyata dibangun di lokasi yang hanya berjarak sekitar 1 meter dari rumahnya, dengan bagian menara yang berdiri di atas dak mencapai ketinggian 13 meter.
“Jika menara ini roboh ke sisi kanan, ada sekitar 10 meter dari propose pole yang berpotensi menimpa rumah saya. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membuat saya merasa tidak nyaman,” ujar tetangga yang merasa dirugikan.
Pandangan Akademisi
Menanggapi hal ini, Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., akademisi dan pengamat kebijakan publik, menyoroti pentingnya penegakan aturan tata ruang dan bangunan di kawasan permukiman. Menurutnya, pembangunan menara oleh perusahaan tower di lingkungan padat penduduk harus memperhatikan keselamatan warga sekitar dan mematuhi standar tata ruang yang berlaku.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pembangunan menara telah memenuhi syarat teknis, jarak aman dari bangunan lain, dan memiliki izin resmi. Pembangunan seperti ini tidak hanya merugikan warga, tetapi juga dapat menjadi ancaman keselamatan jika struktur menara tidak kokoh,” ujar Awy.
Awy juga mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk meninjau kembali izin operasional perusahaan tower tersebut, terutama jika ditemukan pelanggaran yang dapat merugikan warga sekitar.
Tuntutan Penyelesaian
Warga yang merasa dirugikan mendesak pihak terkait untuk segera turun tangan menindaklanjuti laporan ini.
Mereka berharap ada solusi yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga, serta tindakan tegas terhadap perusahaan tower yang tidak mematuhi aturan. (SDP)
