SIDIKPOST| Jakarta – Reformasi birokrasi merupakan merupakan sebuah langkah untuk membangun birokrasi kelas dunia, dimana terdapat perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka akan mendukung kelancaran dan keseuksesan jalannnya program pemerintah terutama program pembangunan nasional. Semakin cepat reformasi birokrasi ini dijalankan maka semakin cepat pula pembangunan nasional di Indonesia akan berjalan.
Dalam rangka memperkuat Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa masukan dalam Rapat dengan Wakil Presiden RI mengenai Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi , Kebijakan Manajemen PNS, pada Senin, 29 Juni 2020, di Jakarta.
Kepala Bappenas memberikan masukan dari segi kelembagaan dan regulasi. Perlu penguatan keterlibatan Komite Pengarah RB Nasional, Tim RB Nasional, dan Unit Pengelola RB Nasional dalam kerangka kelembagaan. Dari segi regulasi perlu penguatan dasar hukum pelaksanaan RBN, serta sinkronisasi peraturan perundangan di bidang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, kementerian negara, dan ASN.
Pelaksananya di prioritaskan pada 8 area perubahan yakni (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan. Kemudian perlunya pelaksanaan diseminasi baik reformasi birokrasi di Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Reformasi birokrasi nantinya akan menciptakan network government, collaborative governance dan mengubah orientasi cara bekerja yang sudah ada.
Berbicara soal reformasi birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah melakukan reformasi birokrasi menuju smart government melalui Integrated Digital Workspace (IDW).
“Pada masa pandemi Covid-19 sistem IDW sangat membantu dalam menjalankan interaksi kerja dari rumah antara pimpinan dan staf,” ujar Menteri Suharso.
Tentunya melalui IDW ini telah terjadi penyederhanaan birokrasi seperti penguatan fungsional di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Hasil kerja dari para ASN lebih berbobot karena mencapai 4 kriteria transformasi birokrasi (efisien-efektif-ekonomis, berorientasi outcomes, sistem berbasis elektronik dan setiap individu jelas kontribusinya dalam kinerja organisasi).
“Rekrutmen ke depan akan ada jumlah yang pensiun dan akan ada ASN yang harus memiliki kemampuan mengoperasikan yang sifatnya digital sehingga diperlukan pelatihan,” tambah Menteri. (*).
