SIDIKPOST | JAKARTA – Pada Rabu (18/9/2024), Pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar rapat pleno perdana di Jakarta, bertepatan sebulan setelah KLB diselenggarakan pada 18 Agustus. Rapat ini menjadi momen penting bagi pengurus untuk memperkenalkan diri dan memperkuat silaturahmi antar anggota yang terpilih untuk sisa masa bakti 2023-2028.
Zulmansyah Sekedang, Ketua Umum PWI Pusat, menyampaikan, “Agenda utama kali ini adalah membangun kebersamaan antar pengurus yang diberi amanah dari KLB untuk menjalankan tugas dalam periode ini.”
Beberapa tokoh terkemuka turut hadir, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Timbo Siahaan, serta Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang didampingi Wakilnya, Atal S. Depari. Tidak ketinggalan, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror bersama Sekretaris Nurjaman Mochtar juga turut ambil bagian dalam rapat tersebut.
Kepengurusan harian PWI diwakili oleh Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, Sekjen Wina Armada Sukardi, dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, bersama dengan ketua-ketua bidang, komisi, departemen, serta para direktur program.
Dalam rapat ini, dihasilkan 10 keputusan penting, salah satunya adalah menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan tetap dilaksanakan di Provinsi Riau, sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Kerja Nasional PWI pada HPN 2024. PWI Provinsi Riau diminta untuk terus menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait guna memastikan kesuksesan acara tersebut.
Selain itu, pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya, diharapkan segera menjadwalkan pelantikan. Pengurus PWI Provinsi yang sah adalah mereka yang terpilih melalui konferensi resmi provinsi, bukan melalui plt-plt yang tidak diakui secara legal.
Dalam hal Uji Kompetensi Wartawan (UKW), PWI Jabar, PWI Jatim, dan PWI Jateng diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Safaat, untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan UKW mandiri.
Ilham Bintang sebagai Ketua Dewan Penasehat mengingatkan pengurus baru agar menjaga integritas dan profesionalitas wartawan, agar kasus-kasus yang mencoreng nama PWI tidak terulang. “Jaga etika dan perilaku sesuai Kode Etik Jurnalistik,” pesan Ilham.
Secara de facto, kepengurusan PWI hasil KLB sudah diakui oleh berbagai lembaga dan kementerian negara, dengan proses administrasi yang sudah hampir rampung. Hal ini memperkuat legitimasi kepengurusan PWI baru untuk segera melaksanakan berbagai program seperti pelantikan, perpanjangan kartu anggota, dan kegiatan lainnya.
Dengan optimisme yang tinggi, PWI Pusat siap untuk menjalankan amanah ini dengan baik dan merangkul seluruh anggotanya untuk terus bergerak maju. [SDP]
