SIDIKPOST | Jakarta, Polri bersiap melancarkan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024. Pengamanan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal itu Di sampaikan Irjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri, saat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Komisi Pers, sehubungan dengan Pemilu 2024 mendatang Terkait pemilu.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan dengan sandi Operasi Mantap Brata untuk Pemilu 2024,” kata Dedi di Gedung Komisi Pers, Selasa (10/1/2022).
Lanjut Dedi Menurut riset Kominfo, penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial semakin meningkat jelang tahun politik 2024,
Karena itu, Dedi berharap pertemuan pemangku kepentingan ini terus membahas persiapan untuk memastikan pemilihan umum 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.
“Mudah-mudahan konferensi ini tidak berhenti sampai di situ dan mengedukasi masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Dedi, Polri juga akan menggelar Group Discussion Forum (FGD) yang di ikuti 34 anggota Polres secara hybrid.
Pertemuan itu untuk membahas langkah-langkah mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring pesan atau berita hoaks jelang pemilu.
“Januari ini, kami akan mengadakan FGD dengan 34 Polda yang berpartisipasi secara hybrid sehingga kami dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat menyikapi terhadap pesan hoax menjelang pemilu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pers M Agung Dharmajaya mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman
Antara lain dengan Bawaslu terkait kasus sengketa pers di Pilkada 2024. Ini untuk menyukseskan agenda lima tahunan.
Yadi Hendriana, anggota Komisi Pers, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 20 anggota panel aduan untuk persiapan Pilkada 2024 dan diharapkan dapat menerima 1.500 aduan pada 2023.
Diperketat Dalam Pengawasan
“Baru saja di rilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun di antisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, nantinya akan banyak TV digital yang hadir
Namun belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU
Serta dengan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024.
Perjanjian atau MoU juga sudah di lakukan dan di harapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal.
Hal ini di lakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
