Masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, orang telantar, hingga akses bagi disabilitas masih ada di DKI Jakarta. Mengatasi itu, perlu sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
“Kita sebagai warga negara yang baik tidak bisa berpangku tangan. Secara konstitusional itu menjadi tanggung jawab pemerintah, namun itu juga tanggung jawab kita bersama dengan dunia usaha,” ujar Mahir Yahya Bayasut Ketua Forum CSR Provinsi DKI Jakarta saat coffee morning dengan perusahaan-perusahaan di Ballroom Akmani Hotel pada Kamis (15/11).
Ia juga menambahkan, program-program CSR selanjutnya tidak hanya melihat ketidaksejahteraan dan ketidakadilan, namun juga melihat permasalahan dari hulu ke hilir. Melihat secara keseluruhan permasalahan yang ada di lapangan dan bagaimana mengatasinya.
“Kami akan buat platform, jadi perusahaan tidak perlu bingung, mau bantu apa. Akan ada semacam shopping list, yang akan disesuaikan dengan supply maupun demand nya,” ujar Mahir saat memaparkan program Forum CSR Provinsi DKI Jakarta.
Dengan adanya shopping list, perusahaan-perusahaan dapat memilih program CSR apa yang dapat ia berikan. Itu juga memudahkan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Sehingga program-program itu lebih optimal dan tepat sasaran.
Sementara Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menyampaikan, sinergitas dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta perlu dijalin secara maksimal.
“Dengan adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha hingga akademisi dapat menghasilkan format terbaik mengatasi permasalahan sosial yang selama ini kita hadapi,” terang Irmansyah.
Pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung upaya perusahaan-perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta.
“Ini bagian dari upaya mewujudkan visi Gubernur, maju kotanya, bahagia warganya. Karena program CSR selama ini belum berdampak secara permanen dan tersinergi dengan baik, beberapa masih tumpang tindih,” kata Irmansyah.( Lisin/ls).
