Jakarta – Kabar tidak sedap berhembus dalam lingkaran Pemprov DKI Jakarta terutama terkait kinerja Dinas Perumahan yang terkesan lebih didikte oleh TGUPP hingga menimbulkan ketidak nyamanan Para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Perumahan DKI Jakarta.
Dalam beberapa kesempatan menurut salah satu sumber di Disperum DKI mengetahui kekesalan koleganya terhadap TGUPP yang terlalu jauh mencampuri urusan teknis di Dinas Perumahan. ” Kemaren temen-temen mengeluh soal terlalu jauhnya TGUPP dihadapan saya dan beberapa rekan saya di Disperum misalnya soal pengawasan Rusun di DKI Jakarta dan penentuan besaran tarif rusun yang kemaren sempat ribut dan akhirnya direvisi kembali oleh pak Anis,” ucap salah satu sumber.
Sumber mengatakan bahwa rancangan pergub terkait kenaikan sewa rusun itu dalam pembahasannya tidak melibatkan gubernur.” Itu kemauan tim TGUPP saja entah apa motive mereka akhirnya yang kena kita Disperum dan citra Pak Anis,” ujarnya.
Sumber menjutkan kalo kelakuan dari tim TGUPP ini tidak segera dibatasi oleh Pak Gubernur bukan tidak mungkin SKPD selain di Disperum juga akan terganggu kinerjanya. ” TGUPP Sudah terlalu jauh mengintervensi kami padahal mereka ini harusnya cuma sebatas penyambung komunikasi dengan pak Gubernur tidak ikut menentukan kebijakan apapun, misalnya kalo ada prodak hukum yang keliru pasti yang disalahkan gubernur dan SKPD terkait,” tutup sumber.
Dihubungi terpisah salah satu pemilik satuan rusun di daerah Jakarta Utara yang sedang mengalami persoalan dengan pengelola juga membernarkan bahwa pihak Disperum sebagai pembina pengelolaan rusun di DKI Jakarta terkesan tidak berdaya.
” Saya kan lagi ada masalah mas sama pengelola rusun nah saya bingung Disperum sebagai pembina harusnya bisa menengahi hal ini eh mereka di bawah PLT terkesan bekerja dibawah tekanan TGUPP,” keluhnya.
(Eva Andryani)
Komentar ditutup.