Menyiapkan dan memberikan bahan makanan yang bergizi bagi anak setiap hari adalah hal yang sangat penting, terutama di masa-masa emas pertumbuhan anak. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meninjau langsung pemberian gizi makanan lokal untuk ibu hamil dan balita di Puskesmas Bantargadung, Kabupaten Sukabumi pada Minggu pagi, 8 April 2018.
“Terutama pada usia ibu-ibu hamil sampai usia dua tahun yang menjadi kunci, yang menjadi umur emas. Karena di umur tersebut perkembangan otak itu 80 persen. Artinya kalau kita bisa benar-benar mengatasi ini sampai nantinya umur 2 tahun, kesehatan anak-anak kita ke depan akan baik. Kecerdasan anak-anak kita ke depan akan jadi lebih baik,” lanjutnya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, posyandu dan Tim Penggerak PKK sangat diperlukan untuk mendukung pemberian gizi untuk anak-anak.
“Dalam rangka kampanye makanan tambahan. Agar secara rutin seminggu sekali, paling tidak sebulan dua kali anak-anak kita ditimbang agar ketahuan kenaikan berat badannya. Agar ketahuan gizi anak-anak kita. Agar kita tahu, stunting atau tidak,” ujar Presiden.
Presiden sendiri tiba di tempat acara sekitar pukul 09.30 WIB. Acara tersebut ramai dihadiri masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu yang membawa anak balitanya.
Dalam acara tersebut makanan yang dicontohkan semuanya merupakan makanan lokal, seperti pepaya, ikan, telur, dan tempe. Presiden juga mengatakan bahwa program pemberian makanan tambahan bagi anak ini akan diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya, seperti program dana desa dan program padat karya tunai.
“Ini akan kita integrasikan dengan dana desa, dengan padat karya tunai. Artinya, hasil yang didapatkan dari padat karya tunai itu bisa masuk terintegrasi ke urusan gizi. Termasuk juga misalnya dana desa, kemudian Kementerian PU juga masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, itu di dalamnya ada sanitasi,” kata Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Lsn/HV)
