SIDIKPOST| Kukar — Polres Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung jalannya proses demokrasi dan menjaga stabilitas daerah. Hal ini tercermin dalam kehadiran jajaran kepolisian pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar pada Senin (28/7/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.
Dalam rapat yang beragenda utama Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kukar masa jabatan 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, Polres Kukar diwakili oleh Kabag Ren Polres Kukar, AKP Panca Gunadi. Kehadiran ini menjadi simbol sinergitas antara kepolisian, lembaga legislatif, dan unsur pemerintahan daerah.
PAW dilakukan untuk menggantikan almarhum Junaidi, yang posisinya kini diisi oleh Akhmad Akbar Haka Saputra, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/07/B.Pod.2/2025. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas berlangsung dalam suasana khidmat dan tertib.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, seperti Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar Dr. H. Sunggono, serta unsur Forkopimda, Kodim 0906/KKR, Bawaslu, KPU, para anggota DPRD lainnya, dan dua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Didik Agung Eko Wahono dan Guntur.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan SK Gubernur, pengambilan sumpah PAW, penyematan tanda anggota DPRD, dan diakhiri dengan lagu Bagimu Negeri serta sesi foto bersama.
Dalam keterangannya, AKP Panca Gunadi menegaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian dalam kegiatan resmi pemerintahan bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga wujud komitmen nyata Polres Kukar untuk mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, dan keamanan daerah.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, tertib, dan kondusif, demi mendukung roda pemerintahan dan demokrasi di Kutai Kartanegara,” pungkas AKP Panca Gunadi. (*)
