SIDIKPOST | JAKARTA, – Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kritik dari berbagai kalangan terkait kinerjanya selama menjabat.
Selain isu buruknya layanan publik, Uus juga dihadapkan pada dugaan penyelewengan anggaran yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023. Temuan ini semakin mempertegas suara ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa meski sejumlah program telah diluncurkan untuk memperbaiki layanan publik, masyarakat masih mengalami kendala signifikan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
“Kami menerima banyak keluhan terkait berbagai layanan dasar. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang jauh dari harapan masyarakat,” ujar Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Senin (18/11/2024).
Awi juga menyoroti dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI 2023.
Ia menyebut temuan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana di beberapa proyek pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat suku dinas (Sudin) maupun kecamatan.
“Temuan ini jelas ,Pemkot harus transparan terhadap hasil laporan tersebut. Kami memegang data, dan masyarakat berhak tahu,” tegas Awi.
Saat dikonfirmasi terkait isu ini, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, meminta wartawan untuk menghubungi Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto.
“Silakan hubungi Pak Seko, beliau yang menangani hal tersebut,” ucap Uus singkat melalui sambungan telepon, Senin (18/11).
Namun, saat dihubungi, Indra Patrianto hanya menyampaikan akan mengatur waktu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Siap, kita cari waktu untuk bertemu,” ungkapnya singkat.
Masyarakat dan aktivis kini menunggu langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat dalam menjawab temuan BPK dan memperbaiki kualitas layanan publik yang selama ini menjadi keluhan utama warga. ( SDP)
