SIDIKPOST | Kota tangerang , Di Duga Pengadaan pakaian tanding untuk kontingen dari Kota Tangerang dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Banten 2022 amburadul.
hal itu di sampaikan oleh Praktisi dan pengamat kebijakan publik Hendri Zein, menurutnya pelaksanaan paket pengadaan pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui proses pemilihan/Tender, yaitu paket Pakaian tanding POPDA, diketahui bahwa paket pengadaan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tender, setelah tender pertama gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
“Setelah dilakukan evaluasi kepada 5 peserta yang memasukan dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan, ditetapkan pemenang tender paket Pakaian tanding POPDA dengan harga penawaran terendah ke 4 (Empat) sebesar Rp. 837.152.488,00. Sesuai dengan jadwal tahapan tender telah dilakukan penandatanganan kontrak dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 – 27 Mei 2022 dengan 1 kali perubahan” Ujar hendri Zein
Menurut Hendri Zein, waktu kontrak pengadaan dengan penyerahan pakaian tanding tersebut tidak sesuai. Pemenang tender, kata dia, baru melakukan tanda tangan kontrak pada 23 Mei hingga 27 Mei 2022, tetapi pada 1 Juni 2022, pakaian sudah diserahkan dan dikenakan kontingen.
“Tanggal kontrak dengan penyerahan barang sangat berdekatan. Jadi ada kemungkinan barang itu sudah disiapkan sebelum proses tender. Nah, jadi ada potensi pengaturan tender, dan tentunya ini melanggar UU Tipikor, karena ada potensi korupsinya,” ujarnya kepada Awak Media, Senin 6 Juni 2022.
Hendri Zein mengungkapkan, pengadaan barang dengan total nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 866.421.191,60 seperti baju dan sepatu tanding yang di gunakan oleh cabor tidak sesuai dengan spesifikasi. Dia menyebut, pakaian tanding tidak orisinal yang di keluarkan oleh produsen merk tertentu .
“Ada indikasi tidak sesuai dengan spesifikasi. Contohnya untuk cabor basket itu banyak yang cacat produksi. Lalu, sepatu atlet kualitasnya bukan asli, tetapi KW, Jelas ini amburadul,” ungkapnya.
Hendri Zein pun meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memeriksa, bahkan menolak barang-barang pengadaan tersebut, Dia menegaskan, akan melakukan pelaporan kepada APH terkait hal ini.
“Apabila dilakukan pembayaran, maka akan menimbulkan kerugian. Saya juga siap melaporkan pekerjaan tersebut kepada APH.
Menanggapi Hal tersebut Kaonang S.Sos MM Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota tangerang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan PPK seluruh barang sudah di periksa dan sesuai dengan spesifikasi yang ada
. “Kurang tepat kalo ada yang KW dan lain lain , Kalo benar tidak sesuai spesifikasi dari awal kita punya komitmen untuk menolak dan tidak akan membayarnya,” Pungkas Kaonang saat dikonfirmasi awak media
( SDP )
