SIDIKPOST|JAKARTA–Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2045, tantangan terbesar Indonesia adalah menghindari jebakan masuk sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Dengan demikian, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi pada periode 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Hal ini juga merupakan amanah Bapak Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,\u201d ujar Menteri saat memberikan arahan pada acara Kick Off Meeting RKP 2022 yang dilakukan secara virtual, pada hari Jum\u2019at 19 Februari 2021.<\/p>\n\n\n\n
Pandemi Covid-19 yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sistem Kesehatan Nasional yang masih menunjukkan kerentanan, antara lain: pencegahan masih belum optimal; fasilitas kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan belum siap; kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas; dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien.<\/p>\n\n\n\n
\u201cOleh karena itu, pada tahun 2022 Indonesia perlu terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan, yang mencakup antara lain: Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience); Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia;Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif,\u201d lanjut Menteri.<\/p>\n\n\n\n
Melalui Reformasi Sistem Kesehatan di atas, diharapkan dapat: (1) Menurunkan kasus baru Tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk; (2) Eliminasi Malaria menjadi di 365 Kabupaten\/Kota; (3) Meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap menjadi 71 persen; (4) Meningkatkan RS Rujukan Nasional menjadi 30 RS; (5) Mewujudkan Sistem Surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab; (6) Meningkatkan Puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan menjadi 59 persen; (7) Mewujudkan Puskesmas tanpa dokter menjadi 0 persen; (8) Meningkatkan RSUD kabupaten\/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya menjadi 80 persen; (9) Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi menjadi 80 persen; (10) Meningkatkan Rumah Sakit Terakreditasi menjadi 90 persen; (11) Meningkatkan bantuan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3500 orang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDengan memperhatikan beberapa kondisi di atas, terkait hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN 2020-2024, maka RKP Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,\u201d ujar Menteri.<\/p>\n\n\n\n
Reformasi struktural merupakan pendukung untuk terciptanya pemulihan ekonomi. Reformasi struktural antara lain meliputi: reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Selain dukungan dari reformasi struktural, pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan daya beli dan peningkatan produktivitas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPeningkatan daya beli dilaksanakan melalui upaya penuntasan krisis kesehatan (melanjutkan penanganan kasus Covid-19 dan penanganan kasus TB); pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; menjaga daya beli rumah tangga; serta investasi padat karya. Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah; penguatan ketahanan pangan; pembangunan rendah karbon; dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif,\u201d tutup Menteri. ( RED )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"