SIDIKPOST| Kota Tangerang-Pemerintah Kota Tangerang berencana akan melakukan revisi terhadap Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan tersebut mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan, perubahan RPJMD tersebut, harus melihat landasan yuridis yang mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017 tentang penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Kata dia, Pada pasal 342 ayat 1 dan 3 menyebut bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan jika terjadi perubahan yang mendasar, yang salah satunya adalah perubahan kebijakan nasional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLahirnya Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program mengakibatkan semua program dan kegiatan di dalam RPJMD harus disesuaikan,\u201d ujar Turidi saat dimintai keterangan, Senin (8\/2\/2021).<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, Turidi menegaskan, perubahan RPJMD tersebut juga harus melihat kondisi landasan sosiologis. Apalagi terkait dengan pandemi Covid-19 yang berdampak dalam berbagai sektor.<\/p>\n\n\n\n
Seperti sektor kesehatan dan ekonomi, lebih jauh berdampak juga terhadap pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pedapatan dan belanja daerah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMaka saya kira pemerintah mengajukan perubahan RPJMD Harus sesuasi dengan kondisi pandemi agar selaras antara perencanaan dengan aktualisasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Turidi menyatakan, perubahan RPJMD harus Permendagri 90 Tahun 2019. Kendati kata dia, maka sejumlah nomenklatur banyak yang dirubah, penentuan program kegiatan dan target realasi program.<\/p>\n\n\n\n
Pihaknya siap membahas perubahan tersebut dengan pihak eksekutif. Apalagi sektor yang paling banyak dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSebagai Pemerintah Daerah harus bisa menggerakan potensi ekonomi berbasis UMKM dan Kerakyatan,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 secara langsung memberikan dampak di seluruh tatanan yang ada, baik di Kota Tangerang, Indonesia maupun dunia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKarena itu, RPJMD harus dirubah menyesuaikan dengan kondisi terkini dimana pandemi Covid-19 masih terjadi,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu dampaknya, kata Arief, meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah termasuk Kota Tangerang, dimana selama pandemi mengalami peningkatan sebesar 0,79 persen dibanding tahun sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Tangerang Public Transparency Watch (Truth) melihat perubahan RPJMD tersebut sebagai masyarakat pada prinsipnya mendukung atas segala upaya Pemkot Tangerang.<\/p>\n\n\n\n
Upaya penyesuaian RPJMD kondisi pandemi seperti sekarang ini, namun perlu dicatat bahwa kebijakan terkait anggaran penangganan covid-19 yang sekarang berjalan tidak juga kunjung di publikasi oleh Pemkot.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni menjadi kontra produktif karena perubahan RPJMD akibat covid-19 sementara akses informasi ditutup, dengan segala carut marut proses pelaksanaan penangganannya di masyarakat,\u201d ujar Wakil Koordinator Truth, Ahmad Priatna saat dimintai keterangan. ( Red). <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"