SIDIKPOST| Jakarta, 17 Oktober 2019 ———- Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) mengikuti apel siaga Komite Keamanan Pelabulan Tanjung Priok yang berlangsung di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (17\/10).
Kolinlamil mengirimkan satu peleton pasukan untuk bergabung dengan 30 pleton dari 30 instansi dikerahkan dalam apel siaga yang diadakan dalam rangka pengamanan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok saat pelantikan Joko Widodo dan Ma\u2019ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Menurut Panglima Kolinlamil Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M. keikutsertaan Kolinlamil dalam turut menjaga keamanan di wilayah Tanjung Priok adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan salah satu tugas pokok Kolinlamil sebagai pembina angkutan laut nasional dan turut melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya potensi maritim.
Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan seluruh unsur Komite Keamanan Pelabuhan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
\u201cKami ingin menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok berjalan baik. Apel siaga ini adalah bentuk kesiapan pemerintah, termasuk IPC di dalamnya, dalam penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, sebagaimana diatur dalam International Ship and Port Security (ISPS) Code,\u201d kata Direktur Operasi IPC, Prasetyadi, usai mengikuti Apel Siaga, Kamis (17\/10\/2019).
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo bertindak sebagai inspektur upacara. Sekitar 1000 ribu personel mengikuti apel siaga.
Selain Kolinlamil, instansi lain yang terlibat antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Kemenhub, Yonbekangair TNI AD, Polres KP3 Tanjung Priok, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Pemda DKI, IPC beserta beberapa anak perusahaannya, serta BUMN dan perusahaan seperti Pertamina dan Bogasari.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan, dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, termasuk pencegahan terhadap polusi laut (sesuai dengan ketentuan ISPS Code), Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).
Sebagai bagian dari implementasi hal tersebut, melalui surat keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dibentuk Organisasi Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok yang melibatkan seluruh unsur terkait di pelabuhan.
IPC mempunyai peran strategis sebagai trade facilitator tentu berkepentingan dengan keamanan serta kenyamanan para pemilik kapal dan barang di pelabuhan. IPC memastikan bahwa kegiatan dan operasional di Pelabuhan akan tetap berjalan normal di tengah momentum pelantikan Joko Widodo dan Ma\u2019ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. (Dispen Kolinlamil).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"