Bandung \u2013 Diskusi dengan tema \u2018Menjaga Kebhinekaan Pasca Pilpres 2019\u2019 di Gelar oleh Forum Pemuda Peduli Demokrasi di Koffie Prabu, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (22\/7\/2019).<\/p>\n\n\n\n
Diskusi terbuka ini dimoderatori Ica Siti Khodijah dan diikuti 50 mahasiswa di Kota Bandung dengan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, S.S., M.Si., M.Sc, Ph.D, Ketua KPU Kota Bandung, Suhartini Farihatunnisa, S.T., dan Kapolrestabes Bandung, Kombes. Pol. Irman Sugema, S.H., S.I.K., M.H. <\/p>\n\n\n\n
Ketua Forum Pemuda Peduli Demokrasi wilayah Bandung, Sari Lestia, dalam kesempatan itu mengatakan, perbedaan politik merupakan hal yang wajar, dimana pada tahun 2019 merupakan kontestasi politik paling ramai disebabkan Pemilu dilakukan secara serentak dengan Paslon Capres yang sama seperti pada tahun 2014. <\/p>\n\n\n\n
Ia menyebut, diskusi ini bertujuan untuk mendorong para pemuda menjadi motor menciptakan kondisi damai pasca Pemilu 2019. \u201cPemuda Peduli Demokrasi menginginkan agar para pemuda memotori kondisi damai pasca Pilpres 2019,\u201d ajaknya.<\/p>\n\n\n\n
Ketua KPU Kota Bandung, Suhartini Farihatunnisa, S.T., dalam paparannya menilai, perlunya evaluasi terhadap penyelanggaraan Pemilu 2019 yang dinilainya merupakan Pemilu pertama yang cukup rumit. \u201cBanyak evaluasi yang harus dilakukan seperti adanya petugas KPPS yang meninggal dunia dan masyarakat yang terpolarisasi menjadi dua kubu,\u201d paparanya. <\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, pada tataran politisi, Pilpres telah selesai, akan tetapi hal tersebut belum tentu berlaku di level masyarakat yang fanatik, sehingga tugas KPU lanjutnya adalah mengedukasi politik kepada masyarakat. \u201cYang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan masyarakat akar rumput supaya damai. Masyarakat diharapkan dapat melupakan kontestasi Pilpres dan menciptakan kedamaian, dan mahasiswa diharapkan memperbanyak kegiatan positif seperti diskusi semacam ini untuk menyamakan persepsi. Diskusi lebih baik daripada melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa,\u201d ajaknya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam kesempatan itu, Kombes. Pol. Irman Sugema mengingatkan empat hal dasar berbangsa dan bernegara yang harus menjadi pedoman. \u201cBhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Terganggunya empat hal tersebut dapat menyebabkan tidak kondusifnya kehidupan bermasyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia berharap, mahasiswa dapat bekerja sama untuk terus berfikir visioner dan tidak terprovokasi dengan hoaks. \u201cGenerasi muda harus mampu berfikir jernih untuk menciptakan media sosial yang didominasi oleh konten-konten positif,\u201d ajaknya. <\/p>\n\n\n\n
Muradi sebagai narasumber lainnya mengatakan, budaya politik Indonesia yang Patrimonial cenderung menyebabkan masyarakat terlalu mengikuti para elite politisi dan rentan dengan praktik kolusi dan nepotisme. Menurutnya pasca pertemuan Jokowi-Prabowo pada 13 Juli 2019, perang argumen antar pendukung Paslon di medsos cenderung menurun. Namun, lanjutnya isu Pilpres kemudian bergeser kepada isu lainnya, yakni adanya kelompok-kelompok anti-Pancasila. \u201cSehingga yang terjadi adalah adu argumen antara kelompok pro Khilafah dengan kelompok yang kontra,\u201d paparnya.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, ia mengajak generasi muda untuk merapatkan barisan terhadap isu agama yang muncul kembali. \u201cDalam beberapa tahun kedepan, tetap perlu diwaspadai adanya sentimen keagamaan yang dikemas dengan nuansa polarisasi politik Jokowi-Prabowo,\u201d tegasnya. ( Yunan).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"