Sen. Apr 22nd, 2019
Advertisements

DPRD Kabupaten Tangerang Hearing Implikasi Banjir Dan AMDAL

SIDIKPOST|Kabupaten Tangerang – Pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Pada Kamis 21 Maret 2019 Mengundang Pelaku Usaha Serta Penggiat Lingkungan Hidup Dan Juga Pemerintah Seperti Kecamatan
Teluknaga Dan Kecamatan Kosambi Yang Diselenggarakan Di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Di Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya Dalam Rangka Menyoal Implikasi Keluhan Publik Terkait Ijin Serta Regulasi AMDAL Serta Dampak Pembangunan Dari Pelaku Usaha Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Teluknaga Dan Kecamatan Kosambi.(25/03/19).

Hearing Tersebut Di Hadiri Oleh Jayusman Muhtar Perwakilan Pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang ,Camat Teluknaga ,Camat Kosambi Beserta Perwakilan
Pemangku Kepentingan Atau Stakeholders Ditingkat Kecamatan, Untuk Mendapatkan Masukan Mengenai Banyak Hal Kegiatan Prioritas Dari Dampak Regulasi Tata Ruang Serta Dampak Lingkungan Seperti Banjir Dan Klarifikasi Asset Pemkab ,Berdasarkan Masukan Dari Hasil Pasca Musrenbang 2019 Tingkat Kecamatan Yang Terdahulu.

Jayusman Anggota Komisi 1 DPRD Kab Tangerang, Menyampaikan Adanya Hearing ini Perlu Adanya Dorongan Serta Motivasi, Pemikiran Dan Juga Tenaga, Meskipun Pada Hakikatnya Dari Usulan Warga Untuk Mencari Solusi Permasalahan .

“Hearing Ini Juga Akan Menjadi Masukan DPRD Kab Tangerang, Untuk Rekomendasi Ke Bupati Tangerang ,Bahwa Kita Akan Undang Kembali Pelaku Usaha Dan Juga Stakeholder Lainnya. Dan Kamis Depan Biar Komprehensif Solusinya, Ucap Jayusman Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Yang Juga Politisi Partai Gerindra.

“Terkait Dengan Adanya Pembangunan Di Kawasan Pesisir Oleh Koorporasi, Berharap Tindakan OPD Teknis Bila Di Temukan Dugaan Pelanggaran Regulasi Harus Segera Disikapi,” Tandas Jayusman .

Budi Usman Direktur Eksekutif Tangerang Utara ,Yang hadir Dalam Hearing Tersebut Menyampaikan Bahwa Perlunya Proteksi Terhadap Lahan Pertanian Produktif Dan Kawasan Konservasi Air, Selain Itu Juga Di desak Agar Perlu Adanya Rekomendasi Dan Juga Moratorium Atau Penghentian Kegiatan Pembangunan Pesisir Dan Juga Pengurukan Yang Terindikasi Tidak Sesuai Dengan Perda Tata Ruang Kabupaten Tangerang Nomor 13/2011 Serta UU Nomor 1/2014 Tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir. Dan “Masyarakat Mendesak Pemkab Agar Membuat Moratorium Pesisir Demi Menjaga Ekologis Wilayah Dan Ketahanan Pangan Yang Berkeadilan ,” Ucap Budi Usman Direktur Eksekutif Tangerang Utara.

Kendy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: